Papua – Menjelang peringatan 1 Desember, Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Kodap I Mamta, Agustinus Kres, mengeluarkan pernyataan resmi yang menolak keberadaan “Surat Izin Jalan” yang beredar atas nama West Papua Army (WPA). Ia menegaskan bahwa dokumen tersebut tidak berasal dari pihaknya dan tidak memiliki legitimasi.
Agustinus menyampaikan bahwa Kodap I Mamta tidak pernah mengetahui, menerima, maupun menyetujui adanya surat mobilisasi massa yang beredar dalam beberapa hari terakhir.
“Dokumen itu bukan dari kami. Siapa pun yang bergerak mengatasnamakan Kodap I Mamta tanpa izin dianggap tidak sah dan melanggar aturan adat,” ujarnya.
Mamta Dinyatakan sebagai Zona Damai
Dalam pernyataannya, Agustinus menegaskan bahwa wilayah Mamta, yang mencakup kawasan dari Mamberamo hingga Tami, merupakan zona damai. Ia menolak setiap upaya kelompok bersenjata atau organisasi politik dari luar yang ingin memanfaatkan situasi menjelang 1 Desember untuk memicu ketegangan.
“Tidak boleh ada kontak senjata, tidak boleh ada gerakan tambahan. Siapa pun yang punya agenda politik di tanah ini harus minta izin kepada tuan rumah adat. Tidak boleh datang merampas rumah orang lain lalu membuat kekacauan,” tegasnya.
Seruan Agar Tidak Terprovokasi
Agustinus juga menegaskan bahwa perjuangan yang ia yakini harus dilakukan melalui jalur damai. Ia menyebut sikap tersebut sejalan dengan prinsip 1 Juli 1971 dan komitmen damai yang telah ia bangun bersama sejumlah perwakilan internasional.
Ia mengimbau masyarakat Papua, baik di dalam negeri maupun di luar, untuk tetap tenang, tidak mengikuti ajakan gerakan ilegal, serta tidak terprovokasi menjelang 1 Desember.
Pernyataan Resmi Akan Dirilis
Untuk menghindari penyalahgunaan nama organisasi, Agustinus menyampaikan bahwa Kodap I Mamta akan merilis pernyataan resmi melalui video dalam waktu dekat.
“Kami ingin memastikan wilayah Mamta tetap kondusif dan tidak dijadikan ruang konflik oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.(rd)
