Papua – Wakil Ketua III DPRK Jayapura, Nelson Yohosua Ondi, menyatakan siap “pasang badan” menghadapi juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, yang dinilainya kerap melontarkan pernyataan provokatif dan meresahkan masyarakat.
Menurut Nelson, pernyataan Sebby seperti ancaman penembakan terhadap pekerja proyek jalan Trans Nabire dapat menghambat pembangunan di Papua.
“Pernyataan seperti itu mengganggu program infrastruktur yang menjadi urat nadi perekonomian Papua,” ujar Nelson dalam keterangan di Jayapura, Papua, Rabu (15/10/2025).
Meski wilayah administrasi berbeda, Nelson menegaskan bahwa DPRK jalur Otonomi Khusus (Otsus) merupakan satu kesatuan bagi tujuh wilayah adat di Papua. Ia mengajak seluruh anggota DPRD Otsus di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota aktif mengawal pembangunan dan menjamin keamanan para pekerja.
“Anggota DPRK Otsus harus mampu berkomunikasi dengan semua pihak agar melihat pembangunan secara rasional. Infrastruktur dibangun demi kesejahteraan orang Papua,” tegasnya.
Nelson juga mengungkapkan rencana pembentukan Asosiasi DPRK Jalur Otsus se-Papua Raya. Melalui wadah tersebut, pihaknya akan menyurati Kedutaan Besar Papua Nugini (PNG) di Jakarta agar pemerintah PNG menindak Sebby Sambom.
“Kami akan minta PNG bersikap tegas. Bila perlu, tangkap dan deportasi Sebby agar bisa diproses hukum di Indonesia,” kata Nelson.
Ia menambahkan, hubungan baik antara Indonesia dan Papua Nugini tidak boleh diganggu oleh narasi provokatif.
Nelson juga meminta Sebby berhenti mencari panggung dengan mengatasnamakan rakyat Papua.
“Setiap ada peristiwa, dia selalu klaim sebagai aksi OPM, tapi menyangkal dalam kasus lain,” ungkapnya.
Menutup pernyataannya, Nelson mengajak seluruh pihak menjaga Tanah Papua dari provokasi, serta menegaskan komitmennya mendukung kedaulatan dan keamanan nasional.
“Seluruh anggota DPRK Otsus harus mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” tutupnya.
Selain itu, Nelson juga menyatakan siap menentang para gubernur di kawasan Pasifik yang menyebarkan stereotipe negatif atau hoaks terkait kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Papua.(rd)
