Papua – Gubernur Papua secara resmi menerima dokumen rekomendasi yang disampaikan oleh Forum Masyarakat Adat Tabi-Saireri terkait peristiwa pembakaran mahkota Cenderawasih. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat lantai empat Kantor Gubernur Papua pada Jumat (24/10/2025).
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan penghargaan dan rasa hormat kepada seluruh tokoh adat yang hadir, serta menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai adat dan budaya Papua sebagai warisan luhur yang wajib dijaga bersama.
“Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena hari ini bisa berkumpul bersama para tokoh adat yang terus berperan menjaga budaya Papua. Saya sangat menghargai komitmen itu,” ujar Gubernur.
Ia menekankan bahwa adat, agama, dan pemerintahan memiliki peran yang berbeda, namun saling melengkapi untuk menciptakan keseimbangan kehidupan masyarakat Papua.
“Dalam tatanan kehidupan kita, adat menjadi dasar, kemudian agama memperkuatnya, dan pemerintah menjalankan fungsinya dalam pelayanan publik. Ketiganya harus berjalan pada porsinya tanpa saling tumpang tindih,” tegasnya.
Menanggapi rekomendasi dari Forum Adat Tabi-Saireri, Gubernur menuturkan bahwa pihaknya akan menelaah isi rekomendasi tersebut dengan cermat, serta menindaklanjuti sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi.
“Saya akan mempelajari isi rekomendasi ini. Jika termasuk dalam kewenangan provinsi, tentu akan kami proses. Namun jika menjadi urusan pemerintah pusat, kami akan teruskan ke kementerian terkait. Prinsipnya, kami sepakat untuk menjaga kehormatan dan jati diri masyarakat Papua,” ungkapnya.
Terkait kasus pembakaran mahkota Cenderawasih, Gubernur menilai tindakan itu sebagai bentuk yang berlebihan dan dapat melukai perasaan masyarakat adat.
“Secara pribadi, saya menganggap insiden itu terlalu berlebihan. Mungkin ada unsur mencari perhatian, tapi efeknya sangat besar karena menyentuh simbol budaya yang sangat sakral,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh masyarakat adat dan para tokoh untuk terus menjaga serta melestarikan budaya Papua, agar tidak tergeser oleh kepentingan tertentu.
“Saya berpesan kepada seluruh tokoh adat, mari kita jaga warisan budaya kita. Jangan sampai tergadaikan oleh kepentingan sesaat. Saya berharap siapa pun yang datang ke tanah Papua dapat menghormati adat dan tradisi kita,” tutupnya.
Sementara itu, Wakil Ketua II Majelis Rakyat Papua (MRP), Max Ohee, menjelaskan bahwa kehadiran MRP dalam kegiatan tersebut hanya sebagai pihak fasilitator.
Menurutnya, MRP memiliki tugas membantu menyalurkan aspirasi masyarakat adat sesuai dengan mekanisme pemerintahan Provinsi Papua.
“Tugas kami di MRP adalah memfasilitasi penyampaian aspirasi masyarakat adat agar sesuai prosedur. Kami juga terus memberikan edukasi bahwa segala bentuk aspirasi adat, agama, dan perempuan sebaiknya disalurkan melalui MRP karena ada mekanisme yang diatur dalam pemerintahan daerah,” ujar Max Ohee.
Ia menambahkan, MRP akan terus memperkuat perannya dalam memberikan edukasi kepada masyarakat adat agar setiap aspirasi dapat tersampaikan dengan tertib dan bermartabat.(rd)
