Papua – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan sekaligus tokoh nasional asal Papua, Fredy Numberi, kembali menyuarakan pandangannya mengenai status politik Papua dalam sebuah tayangan video yang beredar di YouTube serta pemberitaan media online. Ia menegaskan bahwa banyak kesalahpahaman publik tentang simbol-simbol Papua mulai dari bendera hingga lagu yang sering dianggap sebagai simbol kenegaraan.
Dalam penjelasannya, Fredy menyatakan bahwa selama ini banyak orang mengira bendera Papua adalah bendera negara.
“Saya sekali-kali katakan, bukan bendera negara itu,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa Belanda sendiri menyebutnya sebagai land flag, yaitu bendera budaya atau bendera tanah. Hal serupa berlaku untuk lagu yang sering dianggap “lagu kebangsaan”. Menurut Fredy, Belanda menyebutnya Volkslied, yang berarti lagu rakyat, bukan lagu negara merdeka.
Fredy juga menepis anggapan bahwa Belanda pernah benar-benar berniat memerdekakan Papua.
“Mana ada Belanda mau bikin Papua merdeka itu. Itu mimpi itu,” tegasnya dalam video tersebut.
Menurutnya, Belanda justru memiliki kepentingan geopolitik ketika menjadikan Papua sebagai wilayah administratif.
“Dia jadikan Papua sebagai provinsi di tengah lautan, karena dia ingin bercokol di Asia. Dia ingin punya foothold di Asia sini,” ujarnya.
Ia menilai, strategi kolonial itu digunakan untuk menciptakan perpecahan. “Makanya dia pakai Papua sebagai sarana untuk bisa mengadu domba kita,” sambungnya.
Karena itu, Fredy menekankan pentingnya memahami sejarah Indonesia secara menyeluruh agar tidak mudah terprovokasi oleh pihak luar. “Kalau enggak, kita mudah diadu domba sama orang,” katanya.
Selain meluruskan persepsi publik soal simbol-simbol budaya Papua, Fredy Numberi juga mengajak masyarakat untuk melihat persoalan Papua dengan kacamata yang lebih jernih. Ia menilai bahwa narasi tentang kemerdekaan sering kali kabur karena tidak didukung pemahaman sejarah kolonial, hukum internasional, dan proses politik yang pernah berlangsung.
Tokoh senior itu kembali mendorong agar energi masyarakat dan pemerintah difokuskan pada pembangunan, dialog, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua, bukan pada klaim historis yang tidak sesuai konteks.(rd)
