Papua – Barisan Muda Papua Republik Indonesia (BMP RI) menilai berbagai pernyataan yang disampaikan juru bicara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat–Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), Sebby Sambom, melalui sejumlah platform media sosial sebagai bentuk provokasi yang tidak berdasar serta berpotensi mengganggu stabilitas keamanan dan persatuan masyarakat di Tanah Papua.
Sekretaris Jenderal DPP BMP RI, Ali Kabiay, mengingatkan masyarakat agar tidak terpengaruh oleh narasi yang dinilai bertentangan dengan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Ia menegaskan bahwa rekam jejak Sebby Sambom menunjukkan konsistensi dalam menyebarkan informasi yang bersifat provokatif dan tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua.
Ali menjelaskan bahwa setelah menjalani proses hukum dalam kasus makar pada 2008 dan bebas bersyarat pada 2011, Sebby Sambom diketahui berada di Papua Nugini dan tetap aktif menyuarakan ideologi separatis melalui media sosial. Menurutnya, aktivitas tersebut justru memperkeruh situasi dan menghambat upaya pembangunan di Papua.
Ia juga menyoroti berbagai pernyataan yang berisi ajakan kekerasan, mulai dari pembakaran fasilitas pendidikan hingga penyerangan terhadap warga sipil, guru, dan tenaga kerja.
Pernyataan seperti itu, kata Ali, bukan merupakan bentuk perjuangan, melainkan tindakan yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan serta merugikan masyarakat luas.
Selain itu, Ali mengecam keras adanya ungkapan bernuansa rasis yang kerap disampaikan. Ia menegaskan bahwa paham tersebut bertentangan dengan ajaran agama dan nilai luhur Bhinneka Tunggal Ika.
“Kita semua adalah ciptaan Tuhan tanpa membedakan warna kulit maupun latar belakang. Setiap seruan kebencian tidak manusiawi dan harus dilawan dengan kebenaran,” ujarnya.
Terkait ancaman perang yang sering muncul dalam video propaganda, Ali menilai hal tersebut tidak memiliki dasar yang jelas. Ia membandingkan profesionalisme TNI-Polri yang bekerja berdasarkan undang-undang dengan kelompok bersenjata yang tidak memiliki legitimasi hukum maupun perangkat kenegaraan yang jelas.
Menurutnya, isu kemerdekaan Papua juga tidak lagi menjadi fokus utama komunitas internasional yang kini lebih menitikberatkan pada kerja sama ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.
Ali menegaskan bahwa masyarakat Papua saat ini lebih membutuhkan langkah nyata untuk mendorong kemajuan ekonomi dan kesejahteraan, bukan narasi yang memicu konflik.
Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak mudah terprovokasi, serta bersama-sama membangun daerah demi masa depan yang lebih baik.(rd)
