Manokwari, Papua Barat – Aktivitas tambang emas ilegal di Kabupaten Manokwari kian marak dan berlangsung secara terbuka tanpa hambatan berarti. Sejumlah wilayah seperti Waserawi, Warmumi, dan Wariori diduga menjadi pusat operasi pertambangan ilegal yang menggunakan alat berat jenis excavator.
Fenomena ini memicu sorotan publik, terutama terkait lemahnya pengawasan dan penindakan oleh aparat penegak hukum. Kondisi tersebut dinilai bertentangan dengan komitmen penegakan hukum yang selama ini digaungkan pemerintahan Prabowo Subianto.
Berdasarkan informasi dari sumber kredibel, praktik tambang ilegal di wilayah tersebut diduga dikendalikan oleh sejumlah aktor yang telah lama beroperasi. Mereka disebut bebas menjalankan aktivitasnya tanpa hambatan berarti.
“Diduga ada sekitar 10 nama yang mengendalikan aktivitas tambang emas ilegal ini, antara lain Hasan, Rahman, Bahar, Budi Palopo, Bos Kadir, Hj Budi, Arman, Adit, Ciwang, dan Hj Nana. Mereka masih beroperasi secara langsung menggunakan excavator,” ungkap sumber tersebut.
Menanggapi kondisi ini, Advokat dan Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan Christian Warinussy, angkat bicara dan mempertanyakan kinerja Kapolda Papua Barat, Alfred Papare.
“Seharusnya Kapolda yang baru mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik, apalagi jika sebelumnya upaya pemberantasan belum maksimal,” tegas Warinussy.
Ia mendesak aparat kepolisian untuk segera melakukan penyisiran dan penindakan hukum tanpa harus menunggu penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
“Hutan dan sungai sudah mengalami kerusakan serius akibat aktivitas alat berat. Jangan menunggu WPR terbit baru bertindak. Ini jelas aktivitas ilegal yang merusak lingkungan,” ujarnya.
Warinussy juga mengingatkan bahwa pembiaran terhadap praktik tambang ilegal berpotensi memperparah kerusakan ekosistem serta mengancam hak-hak masyarakat adat dan masa depan generasi mendatang.
Sementara itu, dalam wawancara bersama jurnalis senior Najwa Shihab yang dikutip dari Merdeka.com, Presiden Prabowo Subianto secara tegas menyoroti maraknya tambang ilegal di Indonesia.
Ia mempertanyakan bagaimana aktivitas ilegal dapat berlangsung tanpa terdeteksi aparat di lapangan, mulai dari Babinsa hingga jajaran TNI dan Polri.
“Saya kira polisi harus beresin diri, TNI juga harus berbenah. Polisi yang baik dan tentara yang hebat itu tuntutan rakyat, bukan sekadar selera pimpinan,” tegas Presiden.(team)
