Papua – Kepolisian Daerah Papua menerima supervisi dari Tim Bareskrim Polri Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Analisa dan Evaluasi (Anev) Perawatan Tahanan dan Pengelolaan Barang Bukti. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Rastra Samara Mapolda Papua, Rabu (24/09).
Kegiatan tersebut dihadiri Dir Reskrimum Polda Papua Kombes Pol Achmad Fauzi Dalimunte, S.I.K., Kabagtahti Rorenmin Bareskrim Mabes Polri selaku Ketua Tim Asistensi Kombes Pol Noveriko Alfred Siregar, S.I.K., para PJU Polda Papua, serta 50 peserta asistensi.
Dalam sambutan Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., yang dibacakan oleh Dir Reskrimum Polda Papua Kombes Pol Achmad Fauzi Dalimunte, S.I.K., menegaskan pentingnya kegiatan ini sebagai momentum untuk memperkuat pemahaman, menyamakan persepsi, serta meningkatkan profesionalitas personel Polri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Tugas di bidang perawatan tahanan dan pengelolaan barang bukti merupakan tanggung jawab krusial, tidak hanya terkait aspek hukum tetapi juga aspek kemanusiaan dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, setiap prosedur harus dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku dengan penuh integritas dan tanggung jawab,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Asistensi Bareskrim Mabes Polri Kombes Pol Noveriko Alfred Siregar, S.I.K., dalam arahannya menyampaikan pentingnya menjaga standar pelayanan tahanan dan pengelolaan barang bukti. Ia menekankan agar setiap proses, mulai dari pemeriksaan kesehatan, pencatatan, pengawasan, hingga pengeluaran tahanan maupun barang bukti dilakukan secara profesional sesuai ketentuan hukum.
“Hak-hak dasar para tahanan wajib dijaga, sementara barang bukti harus dikelola dengan penuh integritas agar terhindar dari penyalahgunaan, kehilangan, atau kerusakan. Hal ini merupakan wujud profesionalitas dan tanggung jawab kita sebagai aparat penegak hukum,” ujarnya.
Melalui kegiatan ini, Polda Papua semakin ditekankan untuk menjaga integritas, kedisiplinan, dan kepatuhan terhadap prosedur dalam perawatan tahanan maupun pengelolaan barang bukti, demi mewujudkan penegakan hukum yang adil, transparan, dan berwibawa di Tanah Papua.(rd)
