Papua – Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Polda Papua menggelar rapat kesiapan Seleksi Penerimaan Calon Praja (SPCP) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2025 melalui Zoom Meeting, di Aula Cenderawasih Mako Polda lama, Kamis (14/08/2025).
Kegiatan ini dihadiri Kasubbag Psikologi Kompol Stenly S. Harjo, S.Psi., M.Psi., Psikolog., M.P.P, Parik 2 Itbid Itwasda Polda Papua, AKP Ari Widyantoko, S.E., M.M., PS. Kasubbag Rohjashor AKP Djadik, PS. Kasubbag Diapers, AKP Muhammad Salman Farizi Putera, S.I.K., CPHR., CBA.; SP. Paur Diapers Ipda Simson Arim, S.H., serta personel SDM Polda Papua.
Dalam arahannya, Karo Dalpers SSDM Polri Kombes Pol Erthel Stephan, S.H., S.I.K., M.Si., menjelaskan seleksi akan mengacu pada sejumlah peraturan Kemendagri serta perjanjian kerja sama antara IPDN, BKN, dan Polri.
BACABERITA
“Seleksi kesehatan, psikologi, dan jasmani dilaksanakan oleh Polri, sedangkan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) oleh BKN. Seluruh hasil seleksi dari Polda wajib disampaikan ke Biro Dalpers Polri dan tidak dikirim langsung ke IPDN,” ucapnya.
Tahapan seleksi meliputi pemeriksaan kesehatan tahap pertama (27 Agustus), tes psikologi (2 September), verifikasi faktual dan pemeriksaan kesehatan tahap dua (9–11 September), hingga pengumuman kelulusan akhir pada 16 September 2025. Registrasi calon Praja IPDN di kampus dijadwalkan pada 23–24 September 2025.
Karo Dalpers menegaskan pentingnya menjaga integritas panitia.
“Panitia seleksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga atau kekerabatan dengan peserta. Jika terdapat konflik kepentingan, panitia wajib mengundurkan diri untuk menjaga objektivitas dan transparansi proses seleksi,” tegasnya.
Sementara itu, Kasubbag Psikologi Polda Papua menegaskan pihaknya siap melaksanakan seluruh tahapan sesuai prosedur dan menjunjung tinggi prinsip transparansi.
“Kami akan memastikan seleksi berjalan objektif, profesional, dan bebas dari praktik yang dapat merugikan peserta. Integritas proses adalah harga mati,” pungkasnya.
Pelaksanaan seleksi tahun ini juga melibatkan Polda Papua Tengah dan Polda Papua Barat Daya sebagai sub-panitia, yang teknis pelaksanaannya akan dikoordinasikan lebih lanjut.(rd)
