“Negara Tak Bisa Diam Saat Rakyatnya Terancam”: Ketua MRP Papua Tengah Sebut TNI-Polri Pagar Negara

- Penulis

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papua – Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP), Agustinus Anggaibak, S.M., menanggapi isu yang berkembang terkait kehadiran aparat TNI-Polri di wilayah rawan konflik di Papua. Ia menegaskan, penempatan aparat keamanan merupakan konsekuensi dari situasi konflik bersenjata yang masih terjadi, bukan kebijakan yang dapat disalahkan begitu saja kepada pemerintah.

“Sudah lama kita membicarakan soal aparat TNI-Polri, baik organik maupun non-organik. Tapi kita harus melihat kenyataan bahwa di daerah kita terutama di dataran tinggi seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan sekitar Wamena, konflik bersenjata tidak pernah berhenti,” ujar Agustinus di Nabire, Minggu (12/10).

Baca Juga :  Patroli Harkamtibmas Polres Tolikara Beri Rasa Aman bagi Jemaat Gereja Ebenhaezer Karubaga

Menurutnya, tanggung jawab utama pemerintah adalah melindungi warga negara serta menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut aparat keamanan sebagai “pagar” yang berfungsi melindungi rakyat.

“Ketika pemerintah mengirimkan aparat TNI dan Polri, mereka bertindak sebagai pagar negara. Karena itu, kita sebagai tokoh masyarakat, agama, pemuda, maupun perempuan tidak bisa begitu saja menyalahkan mereka dan bertanya, ‘kenapa mereka ada di sini?’,” katanya.

Agustinus menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara keamanan dan jumlah pasukan di Papua. Jika situasi di daerah itu damai, maka penempatan aparat bisa dikurangi. Namun, selama konflik bersenjata masih terjadi, negara wajib hadir menjaga keamanan.

Baca Juga :  Semangat Kebersamaan di Car Free Day Jayapura, Warga Sampaikan Apresiasi untuk Polri

“Selama konflik berlangsung di Papua, negara berkewajiban mengerahkan aparat keamanan untuk mengamankan situasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih terus melancarkan serangan yang menimbulkan korban. Karena itu, kata Agustinus, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan warganya melalui kehadiran TNI dan Polri.

Agustinus juga mengimbau semua pihak agar tidak saling menyalahkan, melainkan memahami alasan di balik peningkatan kehadiran aparat.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Karena ada konflik, pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Kalau tidak ada tembakan, pemerintah tentu tidak akan mengerahkan pasukan” pungkasnya.(rd)

Berita Terkait

Ramses Wally Resmi Bergabung dengan Golkar Papua, Siap Jalankan Penugasan Partai
Hari Ke-8 Pasca Ledakan Biak, Tim Gabungan Temukan 11 Serpihan Tubuh dan Lanjutkan Pencarian Korban
Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Penanganan Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor
Polres Jayapura Lakukan Pengamanan dan Sterilisasi Lokasi Penemuan Benda Diduga Bom di Distrik Waibu
Yanni Dorong PPIR Siapkan Generasi Pemimpin Papua Menuju 2029
Tim Gabungan Sterilkan Lokasi Ledakan Biak, Puluhan Potongan Tubuh Kembali Ditemukan
Komitmen Perangi Narkoba Sat Resnarkoba Polresta Musnahkan Barang Bukti Narkotika
Pulihkan Keceriaan Anak-Anak Pengungsi, Polwan Polres Biak Numfor Gelar Trauma Healing
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 8 Juni 2026 - 21:45 WIB

Ramses Wally Resmi Bergabung dengan Golkar Papua, Siap Jalankan Penugasan Partai

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:39 WIB

Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Penanganan Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:38 WIB

Polres Jayapura Lakukan Pengamanan dan Sterilisasi Lokasi Penemuan Benda Diduga Bom di Distrik Waibu

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:37 WIB

Yanni Dorong PPIR Siapkan Generasi Pemimpin Papua Menuju 2029

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:55 WIB

Tim Gabungan Sterilkan Lokasi Ledakan Biak, Puluhan Potongan Tubuh Kembali Ditemukan

Berita Terbaru