“Negara Tak Bisa Diam Saat Rakyatnya Terancam”: Ketua MRP Papua Tengah Sebut TNI-Polri Pagar Negara

- Penulis

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papua – Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP), Agustinus Anggaibak, S.M., menanggapi isu yang berkembang terkait kehadiran aparat TNI-Polri di wilayah rawan konflik di Papua. Ia menegaskan, penempatan aparat keamanan merupakan konsekuensi dari situasi konflik bersenjata yang masih terjadi, bukan kebijakan yang dapat disalahkan begitu saja kepada pemerintah.

“Sudah lama kita membicarakan soal aparat TNI-Polri, baik organik maupun non-organik. Tapi kita harus melihat kenyataan bahwa di daerah kita terutama di dataran tinggi seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan sekitar Wamena, konflik bersenjata tidak pernah berhenti,” ujar Agustinus di Nabire, Minggu (12/10).

Baca Juga :  Polres Keerom Tindak Cepat Atasi Tanah Amblas Akibat Luapan Kali Tami

Menurutnya, tanggung jawab utama pemerintah adalah melindungi warga negara serta menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut aparat keamanan sebagai “pagar” yang berfungsi melindungi rakyat.

“Ketika pemerintah mengirimkan aparat TNI dan Polri, mereka bertindak sebagai pagar negara. Karena itu, kita sebagai tokoh masyarakat, agama, pemuda, maupun perempuan tidak bisa begitu saja menyalahkan mereka dan bertanya, ‘kenapa mereka ada di sini?’,” katanya.

Agustinus menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara keamanan dan jumlah pasukan di Papua. Jika situasi di daerah itu damai, maka penempatan aparat bisa dikurangi. Namun, selama konflik bersenjata masih terjadi, negara wajib hadir menjaga keamanan.

Baca Juga :  Menanti Putusan Sengketa Pilgub, Tokoh Papua Imbau Warga Tetap Tenang

“Selama konflik berlangsung di Papua, negara berkewajiban mengerahkan aparat keamanan untuk mengamankan situasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih terus melancarkan serangan yang menimbulkan korban. Karena itu, kata Agustinus, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan warganya melalui kehadiran TNI dan Polri.

Agustinus juga mengimbau semua pihak agar tidak saling menyalahkan, melainkan memahami alasan di balik peningkatan kehadiran aparat.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Karena ada konflik, pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Kalau tidak ada tembakan, pemerintah tentu tidak akan mengerahkan pasukan” pungkasnya.(rd)

Berita Terkait

Ismail Asso Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Dana Otsus dan APBD Papua Pegunungan ke Bareskrim Polri
Demi OAP, Ismail Asso Desak Agus Kinilik Hubi Lepas Jabatan Ketua MRP Papua Pegunungan
Ismail Asso Tokoh Papua Pegunungan Laporkan Kelemahan Tata Kelola ke KPK, Minta Audit Dana Otsus Rp12 Triliun
Ramses Wally Resmi Bergabung dengan Golkar Papua, Siap Jalankan Penugasan Partai
Hari Ke-8 Pasca Ledakan Biak, Tim Gabungan Temukan 11 Serpihan Tubuh dan Lanjutkan Pencarian Korban
Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Penanganan Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor
Polres Jayapura Lakukan Pengamanan dan Sterilisasi Lokasi Penemuan Benda Diduga Bom di Distrik Waibu
Yanni Dorong PPIR Siapkan Generasi Pemimpin Papua Menuju 2029
Berita ini 1 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 22 Agustus 2026 - 22:19 WIB

Ismail Asso Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Dana Otsus dan APBD Papua Pegunungan ke Bareskrim Polri

Jumat, 7 Agustus 2026 - 13:35 WIB

Ismail Asso Tokoh Papua Pegunungan Laporkan Kelemahan Tata Kelola ke KPK, Minta Audit Dana Otsus Rp12 Triliun

Senin, 8 Juni 2026 - 21:45 WIB

Ramses Wally Resmi Bergabung dengan Golkar Papua, Siap Jalankan Penugasan Partai

Senin, 8 Juni 2026 - 04:40 WIB

Hari Ke-8 Pasca Ledakan Biak, Tim Gabungan Temukan 11 Serpihan Tubuh dan Lanjutkan Pencarian Korban

Minggu, 7 Juni 2026 - 04:39 WIB

Tim Gabungan Sampaikan Perkembangan Penanganan Ledakan Diduga Bom Peninggalan Perang Dunia II di Biak Numfor

Berita Terbaru