Papua – Menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada 6 Agustus 2025, Akademisi Papua Abner Krey menyerukan pentingnya menjaga netralitas dan meningkatkan edukasi kepada masyarakat guna memastikan pelaksanaan PSU berjalan damai, jujur, dan adil. Kamis (31/07/25).
Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan baru-baru ini, Abner Krey menekankan bahwa PSU harus diselenggarakan secara netral sejak dari tahapan persiapan hingga pasca penetapan hasil. Ia mengingatkan bahwa segala bentuk penyimpangan, termasuk politik identitas maupun penyalahgunaan kewenangan, harus dihindari bersama.
“Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Kita harus mencegah pelaksanaan PSU yang tidak netral, termasuk dari sisi isu-isu yang tidak sesuai, politik identitas, hingga netralitas penyelenggara,” ujar Abner.
Ia juga menyoroti pentingnya menjaga fungsi dan tanggung jawab masing-masing pihak, baik penyelenggara pemilu, aparat keamanan, maupun masyarakat sipil. Penyelenggara harus menjalankan tugas sesuai koridor hukum, dan masyarakat perlu diberi edukasi tentang bentuk-bentuk pelanggaran pemilu serta prosedur pelaporannya.
“Edukasi masyarakat itu penting—bagaimana mengenali pelanggaran, kemana harus melapor, apa saja kategorinya, semua ini harus dipahami bersama,” tegasnya.
Abner juga mengajak semua pihak untuk melakukan introspeksi dan meningkatkan pemahaman pribadi terhadap sistem demokrasi. Ia menyebut bahwa kedewasaan dalam menyikapi dinamika pemilu sangat menentukan keberhasilan PSU.
“Ketika kita paham tentang pelanggaran, maka kita tidak akan ikut terlibat. Kita tetap pada pilihan dan jalur yang benar. Saya yakin, PSU yang kita harapkan bersama bisa terlaksana dengan baik,” imbuhnya.
Sebagai penutup, Abner menekankan bahwa pelaksanaan PSU yang damai bukan sekadar slogan, melainkan cita-cita bersama yang harus diwujudkan secara nyata.
“Mari kita kawal proses PSU ini dengan baik, bukan hanya sebagai wacana, tetapi sebagai langkah nyata mewujudkan kedamaian di tanah Papua,” pungkasnya.(rd)
