Jakarta – Dewan Pimpinan Nasional Gerakan Rakyat Cinta Indonesia (DPN Gercin Indonesia) menegaskan dukungan terhadap penetapan pasangan Matius Derek Fakhiri – Aryoko Rumaropen (Mari Yo) sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih hasil Pemungutan Suara Ulang (PSU). Dukungan itu disampaikan langsung dalam audiensi dengan Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, di Kantor KPU RI Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ketua Umum DPN Gercin Indonesia, Hendrik Yance Udam (Bung HYU), memimpin rombongan pengurus nasional dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan bahwa aspirasi yang dibawa adalah suara masyarakat Papua yang mendukung keputusan KPU Papua atas hasil PSU. “Kami datang untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Papua yang mendukung keputusan KPU Papua yang telah menetapkan pasangan Mari Yo sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih,” ujar Bung HYU.
Ia mengingatkan bahwa dua kali PSU di Papua hanya menimbulkan penderitaan masyarakat dan menguras ratusan miliar rupiah yang seharusnya dipakai untuk pembangunan. Karena itu, Gercin Indonesia mendorong agar KPU RI konsisten mempertahankan keputusannya di Mahkamah Konstitusi (MK) dan meminta gugatan pasangan Benhur Tomi Mano – Constan Karma (BTM–CK) didiskualifikasi karena adanya catatan hukum dan dugaan maladministrasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Sebelumnya, KPU Papua menetapkan hasil PSU melalui rapat pleno pada 20 Agustus 2025 di Jayapura. Pasangan Mari Yo unggul dengan 259.817 suara atau 50,4 persen, mengalahkan pasangan BTM–CK yang memperoleh 255.683 suara.
Komisioner KPU RI, Iffa Rosita, menyambut positif aspirasi yang disampaikan Gercin Indonesia. “Aspirasi ini akan saya teruskan langsung kepada Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin. Kami mengapresiasi Gercin Indonesia yang dipimpin Bung HYU sebagai putra Papua. Semoga Gercin Indonesia dapat terus menjadi agen perubahan dan perekat persatuan bangsa dari Sabang sampai Merauke,” ujarnya.
Dengan audiensi ini, Gercin Indonesia menegaskan komitmen untuk mengawal hasil demokrasi di Papua, sekaligus menyerukan agar tidak ada lagi PSU yang merugikan masyarakat.(rd)
