Papua – Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat pembahasan terkait penindakan kasus beras oplosan dan percepatan distribusi beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) secara virtual. Rapat ini diikuti oleh seluruh Kapolda se-Indonesia, termasuk jajaran Polda Papua yang melaksanakan vicon dari Aula Cendrawasih Polda Papua, Kota Jayapura, Rabu (13/08/25).
Dalam arahannya, Kapolri menegaskan komitmen Polri dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga beras sesuai kebijakan pemerintah.
“Empat produsen besar beras yang diduga melakukan pelanggaran mutu dan takaran sudah masuk tahap penyidikan. Kami juga menemukan banyak sampel beras yang tidak memenuhi standar SNI dan dijual di atas HET. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Kapolri.
Kapolri menjelaskan, rata-rata harga beras di berbagai wilayah masih berada di atas HET, terutama untuk kategori premium. Kenaikan harga ini, kata dia, disebabkan pembelian gabah di tingkat produsen dengan harga tinggi sehingga membebani konsumen.
“Kita percepat penyaluran SPHP, kawal distribusi, dan lakukan operasi pasar. Tidak boleh ada penimbunan, dan pelanggaran akan kita tindak tegas,” ujarnya.
Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Pol. Helfi Assegaf, melaporkan saat ini terdapat 20 perkara dengan 26 tersangka terkait beras oplosan dan SPHP. Ia menyampaikan bahwa kebijakan penindakan sempat menimbulkan kekosongan stok di ritel modern, namun koordinasi dengan Bulog telah meningkatkan penjualan SPHP menjadi hampir 3.000 ton per hari.
“Kami memberikan waktu dua hari kepada pelaku usaha untuk mengisi kembali stok sebelum tindakan tegas dilakukan,” jelasnya.
Sementara itu, Kakorbinmas Polri Irjen Pol. Edy Murbowo memaparkan persiapan kick-off Gerakan Pangan Polri yang akan digelar serentak pada 14 Agustus 2025. Kegiatan tersebut akan menjual beras SPHP dan berbagai bahan pokok dengan harga terjangkau, melibatkan UMKM, dan dilaksanakan di seluruh Polda dan Polres.
“Kami pastikan distribusi, terutama di wilayah kepulauan Indonesia Timur, didukung penuh sarana Polri agar harga tetap sesuai ketentuan,” katanya.
Rapat tersebut menegaskan keseriusan Polri bersama Bulog, pemerintah daerah, dan pelaku usaha dalam mengendalikan harga pangan, mempercepat penyaluran beras SPHP hingga 1,3 juta ton akhir tahun, serta melindungi konsumen dari praktik curang produsen maupun distributor.(rd)
