Papua – Polda Papua menggelar apel pengecekan personel pengamanan unjuk rasa dan pleno penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Tahun 2024, yang dilaksanakan di halaman Kantor KPU Provinsi Papua, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Selasa (19/8/2025).
Apel dipimpin langsung oleh Wakaopsda Operasi Mantap Praja Cartenz 2024, Kombes Pol. Dede Alamsyah, S.I.K., dan dihadiri oleh pejabat utama serta personel gabungan Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 sebanyak 283 personel yang terbagi dalam tujuh Satgas.
Dalam arahannya, Kombes Pol. Dede Alamsyah menekankan pentingnya profesionalisme dan kesabaran dalam menghadapi dinamika pengamanan, baik unjuk rasa maupun pleno rekapitulasi suara.
“Hari ini kita akan melaksanakan pengamanan pleno penghitungan suara serta aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen massa. Tidak menutup kemungkinan ada potensi bentrokan antarpendukung paslon. Oleh karena itu, saya tekankan agar seluruh personel tetap tenang dan sabar, meski menghadapi dorongan, makian, atau provokasi. Ingat, mereka pasti mencari kesalahan kita untuk diviralkan di media sosial,” tegas Kombes Dede.
Ia juga mengingatkan agar seluruh anggota menjaga keselamatan diri, mewaspadai potensi konflik, serta segera melaporkan setiap perkembangan situasi di lapangan secara berjenjang. Selain itu, tim Biddokkes Polda Papua telah disiagakan untuk memberikan pertolongan apabila terjadi situasi darurat.
Lebih lanjut, Wakaopsda menjelaskan bahwa pengamanan tidak hanya dipusatkan di Kantor KPU Provinsi Papua, tetapi juga di Kantor Bawaslu Provinsi Papua dan Sepuran Waena yang menjadi titik aksi massa.
Setelah apel pengecekan, seluruh personel bergeser ke lokasi pengamanan masing-masing. Mereka ditempatkan sesuai dengan ploting wilayah yang telah ditentukan guna menjamin kelancaran dan keamanan jalannya pleno rekapitulasi suara PSU Pilgub Papua 2024.
Dengan pengerahan 283 personel gabungan, Polda Papua memastikan pengamanan berjalan optimal, baik terhadap jalannya pleno KPU maupun terhadap aksi unjuk rasa yang digelar oleh massa dari berbagai pihak.(rd)
