Papua – Kepolisian Daerah (Polda) Papua melalui Tim Pokja Pencegahan melaksanakan rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, Selasa (21/10).
Kegiatan ini bertujuan memperkuat pengawasan dan pencegahan terhadap praktik penyimpangan serta mendorong transparansi dalam sektor pelayanan publik, khususnya di bidang pendidikan.
Rapat koordinasi yang digelar di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke ini dipimpin oleh Ketua Pokja Pencegahan Polda Papua, Kombes Pol Erick K. Sully, S.I.K., dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Rumanus Kande Kahol, S.Pd., M.Si.
Dalam sambutannya, Kombes Pol Erick K. Sully menyampaikan bahwa kehadiran Tim Pokja di Merauke merupakan bagian dari pelaksanaan tugas pengawasan dan koordinasi lintas instansi untuk memastikan layanan publik berjalan dengan baik.
“Kami ingin memastikan bahwa seluruh proses pelayanan publik, termasuk sektor pendidikan, berjalan secara transparan dan akuntabel. Selain itu, kami juga berkomitmen untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan serta motivasi belajar generasi muda Papua Selatan,” ujar Erick.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa tim turut melakukan pemantauan langsung ke sejumlah sekolah menengah atas di wilayah Merauke untuk melihat kelayakan sarana prasarana, keamanan lingkungan belajar, serta kenyamanan bagi siswa dan tenaga pendidik.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Merauke, Rumanus Kande Kahol, mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 532 satuan pendidikan yang menjadi fokus perhatian pemerintah daerah. Namun, masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kekurangan guru, hingga hambatan geografis di wilayah terpencil.
“Kami terus berupaya memperbaiki sistem dan pengawasan, termasuk memastikan penyaluran dana BOS tepat sasaran. Kendati begitu, masih ada kendala teknis, seperti administrasi yang belum lengkap dan sinkronisasi data antara Dapodik dan ARKAS,” jelas Rumanus.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara institusi pendidikan dan aparat penegak hukum dalam mencegah penyalahgunaan anggaran pendidikan.
“Pemantauan lapangan adalah langkah konkret untuk memastikan bahwa dana pendidikan benar-benar dimanfaatkan demi kepentingan siswa dan kesejahteraan guru,” tambahnya.
Kompol Sarwoko, S.Sos., turut menegaskan bahwa Polda Papua akan terus mengawal pelaksanaan program pendidikan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Setiap temuan di lapangan akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan untuk memastikan pelayanan publik berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi langkah nyata sinergi antara Polda Papua dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas serta pelayanan publik yang bersih dan akuntabel.(rd)
