Papua – Hengky Jokhu selaku Ketua LSM Papua Bangkit, menyampaikan pesannya usai gelaran Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua. Ia menegaskan, demokrasi di tanah Papua seharusnya menjadi ajang kebersamaan, bukan justru terjebak dalam perdebatan soal suku dan agama.
“Pemilihan Gubernur ini bukan hal baru bagi kita. Otonomi Khusus sudah jelas mengatur, bahwa Gubernur harus Orang Asli Papua dan dipilih secara demokratis. Itu sudah kita jalani. Kalau masih ada yang tidak puas, silakan gunakan jalur hukum, bukan dengan membangun isu sektarian,” tutur Hengky dengan nada tegas namun tenang.
Bagi Hengky, politik adalah ruang kompetisi yang sehat. Ia mengingatkan, mengaitkan pejabat dengan latar belakang agama, suku, atau ras justru bisa menjadi racun yang menggerogoti demokrasi. “Di Maluku Utara, masyarakat bisa berdemokrasi tanpa narasi sektarian. Kenapa kita di Papua tidak bisa?” ujarnya memberi contoh.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Hengky menegaskan, siapapun yang maju—selama ia Orang Asli Papua—punya hak yang sama untuk dipilih. “Ini jabatan politik lima tahun. Kalau kinerjanya baik, rakyat akan memilih lagi. Jadi tidak perlu ada perpecahan hanya karena perbedaan pilihan,” katanya.
Lebih jauh, ia mengingatkan masyarakat agar tidak larut dalam euforia politik yang bisa memicu perpecahan. Menurutnya, tantangan utama Papua hari ini bukan lagi soal politik identitas, melainkan pembangunan ekonomi setelah pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Mari kita hentikan narasi negatif. Jangan sampai masyarakat Papua sendiri yang dirugikan. Fokuslah membangun ekonomi, karena dari situlah stabilitas dan pertumbuhan bisa kita wujudkan bersama,” pungkasnya.(rd)
