Papua – Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., memimpin audiensi bersama Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua dalam pembahasan “Peran Polda Papua dalam Program Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP)”, yang berlangsung di Ruang Rapat Ditreskrimsus Polda Papua, Kota Jayapura, Senin (03/11/2025).
Audiensi ini dihadiri oleh Dirreskrimsus Polda Papua Kombes Pol. I. G. G. Era Adhinata, S.I.K., serta jajaran perwira dan staf Subdit Indagsi Ditreskrimsus. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membahas strategi pendampingan Polri dalam mendukung kelancaran distribusi dan pengendalian harga beras SPHP di wilayah Papua, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.
Dalam arahannya, Kapolda Papua menegaskan pentingnya kehadiran Polri dalam memastikan program nasional tersebut berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Kita harus pastikan peran yang dijalankan Polri benar-benar diperlukan dan memberi kontribusi nyata bagi masyarakat. Distribusi beras SPHP harus menyentuh kelompok ekonomi bawah, agar kebijakan stabilisasi harga ini berdampak langsung,” ujar Irjen Pol. Patrige.
Kapolda juga menekankan perlunya pendataan masyarakat secara akurat agar distribusi beras tidak salah sasaran, serta menyoroti tantangan geografis Papua yang berdampak pada tingginya biaya distribusi dan perbedaan harga di berbagai wilayah.
Sementara itu, Dirreskrimsus Polda Papua Kombes Pol. I. G. G. Era Adhinata, S.I.K., menjelaskan bahwa Polri dilibatkan dalam program SPHP untuk mendukung aspek keamanan dan mempercepat distribusi terutama di wilayah dengan akses sulit. Ia menambahkan, pihaknya telah menyiapkan langkah konkret, termasuk pendataan toko dan agen, penyediaan gudang di setiap Polres, serta koordinasi lintas wilayah guna menekan disparitas harga.
Selain itu, Ditreskrimsus melaporkan bahwa kebutuhan konsumsi beras di Papua diperkirakan mencapai 800 ton per hari, dengan 400 ton di antaranya menjadi target distribusi realistis guna menjaga ketersediaan dan stabilitas harga menjelang Natal 2025.
Kapolda Papua menegaskan bahwa Polri memiliki peran strategis sebagai penyangga stabilitas pangan dan harga, serta sebagai penguat kepercayaan publik terhadap kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Program SPHP adalah momentum positif bagi Polri untuk menunjukkan kehadiran nyata dalam mendukung kebijakan nasional. Dukungan kita harus berbasis data, terukur, dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” tegas Kapolda.
Kegiatan audiensi berlangsung lancar, dengan hasil akhir berupa kesepakatan untuk memperkuat sinergi lintas satuan dan memastikan dukungan Polda Papua terhadap kelancaran distribusi beras SPHP secara merata dan tepat sasaran di seluruh wilayah Papua.(rd)
