Bitung – Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus, S.E., memimpin Apel Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2026 tingkat Provinsi Sulawesi Utara, bertempat di PT. Pelindo Peti Kemas TPK Bitung, Jl. Samuel Languju, Kel. Aertembaga Satu, Kec. Aertembaga Kota Bitung, Rabu (25/02/2026).
Kegiatan berlangsung khidmat dan penuh semangat, dengan dihadiri Kepala Zona Tengah Bakamla RI, Laksma TNI Teguh Prasetya, S.T., M.M., CHRMP., Kepala BNN Prov. Sulut. Brigjen Pol Jemmy George Paulus Suatan, S.H., M.Si., Danguskamla Koarmada II, Laksma TNI Hreesang Wisanggeni, S.E., Kasi Intel Kasrem 131/Stg, Kolonel Inf Denver Micha Harriadhy Napu, S.E., M.M, Mewakili Danrem 131/Stg, Dandim 1310/Bitung, Letkol Inf Dewa Made DJ, Mewakili Pangdam XIII/Mdk, Kapolres Birung, Akbp Albert Zai, S.I.K., M.H, Mewakili Kapolda Sulut, Walikota Bitung, Hengky Honandar, S.E., Walikota Manado, Andrei Angouw, Bupati Minahasa, Dr. Robby Dondokambey, S.Si., MAP., Bupati Minahasa Selatan, Donny Wongkar, S.H., Wakil Walikota Bitung, Randito Maringka, Wakil Walikota Tomohon, Sendy Gladys Adolfina Rumajar, S.E., M.I.Kom., Wakil Walikota Kotamobagu, Rendy Virgiawan Mangkat, Wakil Bupati Minahasa Utara, Kevin William Lotulung, S.H., M.H., Wakil Bupati Sangihe, Tendris Bulahari, Dansecata Rindam XIII/Mdk, Letkol Inf Ade R.W., S.I.P., Asisten I Prov. Sulut, Dr. Denny Mangala, M.Si., Asisten II Prov. Sulut, Jemmy Ringkuangan, A.P., M.Si., Asisten III Prov. Sulut, Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil, S.Pi., M.Env., Mgmt, dan Plt Kadis Ketahanan Pangan Daerah Prov. Sulut, Dr. Franky Tintingon, S.STP., M.Si.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja di berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta. Kehadiran para pemangku kepentingan menunjukkan sinergi nyata dalam mendukung terciptanya lingkungan kerja yang aman dan produktif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Gubernur Provinsi Sulawesi Utara Mayjen TNI (Purn) Yulius Stevanus, S.E. Selaku Pembina Apel, membacakan sambutan resmi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang menegaskan pentingnya penguatan sistem K3 di tengah besarnya jumlah angkatan kerja nasional. Disebutkan, Indonesia merupakan negara besar dengan 146,54 juta pekerja. Di balik angka tersebut terdapat puluhan ribu unit usaha dan jutaan aktivitas kerja setiap harinya.
Para pekerja tersebar di berbagai sektor dengan tingkat risiko yang beragam, mulai dari industri, konstruksi, pertambangan, transportasi, perkebunan, hingga sektor jasa dan ekonomi digital.
“Di sinilah aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja menjadi fondasi yang sangat penting,” kata Gubernur YSK.
Pengelolaan K3, lanjutnya, berdampak langsung terhadap perlindungan tenaga kerja, moral dan kepercayaan pekerja, produktivitas perusahaan, hingga pada akhirnya menentukan daya saing nasional. Namun, pemerintah juga mengakui masih adanya tantangan serius dalam implementasi K3 secara nasional. Berdasarkan data tahun 2024, tercatat 319.224 kasus kecelakaan kerja yang terlapor di Indonesia. Dalam beberapa bulan terakhir, berbagai pemberitaan masih diwarnai kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia atau fatality accident. Angka tersebut bukan sekadar statistik. Di balik setiap kasus, terdapat pekerja yang mengalami penurunan bahkan kehilangan kemampuan kerja. Ada yang kehilangan nyawa. Ada keluarga yang kehilangan sumber penghidupan. Perusahaan pun mengalami gangguan produktivitas, sementara beban sosial dan ekonomi yang ditimbulkan tidaklah kecil. “Kecelakaan kerja adalah alarm keras bahwa masih ada celah dalam sistem kita, baik di tingkat korporasi maupun nasional,” tegasnya.
Tema Bulan K3 Nasional tahun ini adalah “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal, dan Kolaboratif.” berarti menciptakan keterhubungan yang utuh antara seluruh pemangku kepentingan yang memberi dampak dan terdampak oleh kinerja K3. Pemerintah berperan sebagai regulator dan fasilitator. Dunia usaha sebagai pelaksana dan inovator.
Pekerja sebagai subjek utama sekaligus mitra aktif. Akademisi dan asosiasi profesi sebagai sumber pengetahuan dan standar praktik terbaik. Sementara media berperan memperkuat literasi serta meningkatkan kesadaran publik. Menurut Gubernur YSK, K3 tidak boleh lagi dipandang sekadar kewajiban administratif atau pemenuhan regulasi semata.
“K3 adalah nilai. Nilai bahwa setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Nilai bahwa produktivitas dan keselamatan harus berjalan beriringan. Dan nilai bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.
Sementara itu, Dandim 1310/Bitung Letkol Inf Dewa Made DJ yang hadir mewakili Pangdam XIII/Merdeka, sebagai bentuk dukungan TNI AD terhadap program nasional di bidang ketenagakerjaan. Kehadiran Dandim 1310/Bitung menegaskan komitmen TNI dalam mendorong penerapan standar K3, khususnya di wilayah teritorial yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini sejalan dengan upaya bersama dalam meminimalisir risiko kecelakaan kerja serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan tenaga kerja.
Melalui momentum Bulan K3 Nasional Tahun 2026, diharapkan seluruh elemen masyarakat dan dunia usaha di Provinsi Sulawesi Utara semakin meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi serta standar keselamatan kerja.
“Dengan komitmen dan sinergi yang kuat, diharapkan angka kecelakaan kerja dapat ditekan dan produktivitas kerja semakin meningkat demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan,” harap Dandim.(rd)
