Papua – 18 September 2025, Sejumlah tokoh adat dan kepala suku di Jayapura menyatakan bahwa masyarakat lokal tidak terlibat dalam rencana aksi demonstrasi penolakan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menetapkan pasangan Mathius D. Fakhiri dan Aryoko Rumaropen sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Papua terpilih.
Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas isu provokatif yang beredar menjelang aksi demo yang direncanakan pada 22 September 2025. Tokoh adat Suku Tabi, Max Abner Ohee, bersama Marthen Bunai (Kepala Suku Meepago), Bani Tabuni (Kepala Suku Lapago Kota Jayapura), dan Agus Rawa Kogoya (Pemimpin wilayah adat Lapago Provinsi Papua), mengimbau masyarakat dari tujuh wilayah adat agar tidak terprovokasi dan tetap menjaga ketertiban.
“Keputusan MK adalah anugerah Tuhan untuk kita semua. Mari kita dukung dan jaga Papua sebagai rumah bersama,” tegas Max Abner Ohee dalam wawancara pada Kamis (18/9/2025).
Ia juga mengingatkan generasi muda agar tidak terlibat dalam aksi yang dapat merugikan diri sendiri dan menghambat pembangunan. Ohee menolak keras upaya kelompok tertentu, termasuk yang mengatasnamakan gereja, untuk menggiring opini publik menolak keputusan MK.
Para tokoh adat sepakat bahwa keputusan MK bersifat final dan tidak dapat diubah melalui tekanan massa. Mereka menyerukan doa dan dukungan bagi pemimpin terpilih agar dapat membawa Papua ke arah yang lebih baik.(rd)
