Papua – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, kembali menegaskan bahwa kebijakan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua dirancang secara tegas untuk memberikan ruang yang lebih kuat bagi Orang Asli Papua (OAP).
Menurut Ribka, Otsus tidak hanya berbicara soal kewenangan administratif, tetapi secara sadar difokuskan pada afirmasi, pelindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat. Hal ini penting agar OAP bisa memiliki posisi nyata dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk atas tanah ulayat mereka.
Dalam acara Sosialisasi Pengadministrasian dan Pendaftaran Tanah Ulayat Provinsi Papua tahun 2025, Wamendagri menekankan bahwa hak ulayat (hak tanah adat) memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pengakuan negara terhadap masyarakat hukum adat diatur dalam Undang-Undang dan diperkuat oleh UU Otsus.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Lebih jauh, Ribka juga menegaskan bahwa Otsus merupakan kebijakan afirmatif: tidak sekadar memberi wewenang khusus kepada pemerintah daerah di Papua, tetapi juga “menjamin keberpihakan” pada OAP untuk berperan dalam politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.
Salah satu bukti nyata dari komitmen ini, menurut Wamendagri, adalah keterlibatan OAP dalam proyek pembangunan strategis. Saat meninjau proyek Kawasan Pusat Pemerintahan (KPP) di Kota Sorong, Papua Barat Daya, Ribka mendesak agar putra-putri asli Papua dilibatkan aktif dalam pembangunan, dari perencanaan sampai penggunaan bahan lokal.
Tak hanya itu, Ribka juga menyatakan bahwa penyaluran dana Otsus akan dipercepat dan diperbaiki tata kelolanya agar lebih transparan dan tepat sasaran. Dia menyoroti perlunya peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam mengelola dana serta memperkuat akuntabilitas agar manfaat dana Otsus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Papua, khususnya OAP.
Dalam momentum tersebut, Wamendagri juga menekankan bahwa sinergi antar lembaga (pusat, daerah, hingga lembaga adat) sangat penting. Semua stakeholder yang menangani Otsus, menurutnya, perlu bergerak bersama untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas layanan dasar, dan membangun kapasitas SDM lokal di Papua.(rd)
