Papua – Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Muhajir, S.I.K., M.H menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2027 yang digelar di Aula Hotel Suni Abe, Abepura, Kota Jayapura, Kamis (30/04/2026).
Kegiatan tersebut juga dihadiri Gubernur Papua, Komjen Pol. (Purn) Mathius D. Fakhiri, S.I.K., M.H, Wakil Gubernur Papua, Aryoko A. F. Rumaropen, S.P., M.Eng, unsur Forkopimda, pimpinan DPR Papua, para bupati se-Papua, serta tamu undangan lainnya.
Ketua panitia dalam laporannya menyampaikan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang bertujuan menyelaraskan program pembangunan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam rangka penyusunan RKPD Tahun 2027.
Dalam paparannya, Gubernur Papua menegaskan tema pembangunan tahun 2027, yakni “Integrasi Kesejahteraan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.”
Pemerintah Provinsi Papua menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,27 persen, penurunan angka kemiskinan menjadi 17,51 persen, serta tingkat pengangguran di angka 6,2 persen.
Gubernur menyebut, sejumlah program prioritas telah disiapkan, antara lain di sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, penguatan ekonomi, serta peningkatan konektivitas wilayah.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI dalam arahannya menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Ia juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan fiskal, khususnya terkait batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
DPR Papua melalui perwakilannya menyampaikan sebanyak 453 Pokok Pikiran (Pokir) sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang perlu diakomodasi dalam perencanaan pembangunan. DPR Papua juga menekankan pentingnya transparansi pengelolaan dana otonomi khusus.
Di sisi lain, Menteri PPN/Kepala Bappenas RI menyampaikan bahwa Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas” dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6 hingga 7,5 persen. Untuk Papua, pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 4,7 hingga 6,3 persen.
Musrenbang ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara kesepakatan RKPD Tahun 2027 serta komitmen bersama dalam penanganan penyakit menular seperti HIV, tuberkulosis, malaria, dan kusta.
Selain itu, forum ini menyoroti kondisi fiskal daerah yang mengalami tekanan, ditandai dengan penurunan pendapatan daerah dari Rp13,3 triliun pada 2020 menjadi sekitar Rp2,3 triliun pada 2026. Pemerintah daerah didorong untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan melakukan efisiensi belanja.(WT)
