Papua – Tim Pengawasan Inspektorat Provinsi Papua Selatan dan Polda Papua melaksanakan rapat koordinasi pelaksanaan pengawasan izin peruntukan BBM,Pupuk, Pelabuhan dan Sekolah bertempat di Gedung Negara Kantor Gubernur Papua Selatan, Senin (20/10/2025).
Kegiatan tersebut difokuskan pada pengawasan terhadap penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, distribusi pupuk, aktivitas pelabuhan, serta pengelolaan dana pendidikan di sekolah-sekolah yang berada di wilayah Provinsi Papua Selatan.
kegiatan ini dipimpin langsung oleh Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Papua Kombes Pol Sandi Sultan, S.I.K., M.H yang mewakili Irwasda Polda Papua bersama Dir Binmas Polda Papua Kombes Pol Erick K. Sully, S.I.K dan perwakilan dari Ditbinmas, Ditreskrimsus, Ditreskrimum, Ditintelkam, dan Bidhumas Polda Papua.
Dari pihak Pemerintah Provinsi Papua Selatan, hadir Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Ir. Apolo Safanpo, S.T., M.T., I.P.M., didampingi Kepala Inspektorat Provinsi Papua Selatan Sucahyo Agung, S.E., M.Si., beserta jajaran pejabat Inspektorat.
Dalam arahannya, Kombes Pol Sandi Sultan, S.I.K., M.H. menyampaikan bahwa kegiatan pengawasan ini merupakan tindak lanjut dari kerja sama antara Polda Papua dan Inspektorat Papua Selatan dalam rangka pencegahan penyimpangan perizinan dan penyalahgunaan subsidi di daerah.
“Pengawasan ini bersifat preventif yang berfokus pada sektor strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti distribusi pupuk dan BBM bersubsidi, operasional pelabuhan, serta pengelolaan dana pendidikan,” jelas Kombes Sandi.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kegiatan pengawasan ini akan dilaksanakan selama 15 hari ke depan dengan melibatkan lima satuan kerja utama di lingkungan Polda Papua, serta menekankan pentingnya verifikasi data BBM subsidi dan audit silang terhadap nomor kendaraan untuk mencegah praktik penyalahgunaan.
Sementara itu, Gubernur Papua Selatan Prof. Dr. Apolo Safanpo menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Polda Papua atas dukungan dalam memperkuat sistem pengawasan di wilayahnya.
“Atas nama pemerintah dan masyarakat Papua Selatan, kami menyambut baik kerja sama ini. Pengawasan diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pemerintahan serta mencegah penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat,” ujar Gubernur Apolo.
Ia juga menyoroti beberapa permasalahan aktual di Papua Selatan, antara lain terkait proyek strategis nasional di Distrik Wanam, keberadaan kendaraan berpelat nomor luar daerah yang berdampak pada kuota BBM, serta pentingnya pengawasan ketat terhadap aktivitas bongkar muat di pelabuhan dan kondisi fisik sekolah di daerah tersebut.
Rencananya Tim Pengawasan Polda Papua akan melanjutkan kegiatan langsung di lapangan sesuai sasaran yang telah ditetapkan, meliputi sektor BBM, pupuk, pelabuhan, dan sekolah.(rd)
