Papua – Polda Papua menerima kunjungan kerja Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam rangka pengumpulan data (Puldata) terkait sumber daya manusia (SDM), sarana-prasarana (Sarpras), dan anggaran di wilayah hukum Polda Papua. Kegiatan berlangsung di Aula Rupatama Polda Papua, pada Rabu (01/10/25).
Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, S.H., M.Si., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya sinergi dan komunikasi terbuka dalam forum ini. Menurutnya, diskusi interaktif dengan Kompolnas diharapkan mampu memberikan masukan berharga untuk mendukung optimalisasi kinerja Polda Papua.
“Diskusi interaksi secara aktif sangat diharapkan, terutama berkaitan dengan tiga persoalan utama yaitu anggaran, personel, dan logistik, karena ini merupakan tulang punggung pelaksanaan tugas di lapangan,” ujar Kapolda Papua.
Ketua Tim Kompolnas, Mochammad Choirul Anam, S.H., menegaskan bahwa kondisi Papua memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. Ia menyoroti perlunya sarana-prasarana yang sesuai dengan tantangan geografis serta dinamika keamanan yang lebih kompleks.
“Ekosistem keamanan di Papua memiliki kekhasan tersendiri. Misalnya, akses komunikasi di daerah pegunungan yang masih berat. Hal-hal semacam ini harus menjadi perhatian agar kebutuhan sarana dan logistik di Papua betul-betul sesuai dengan realitas lapangan,” ungkapnya.
Sementara itu, Irwasda Polda Papua, Kombes Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., turut memberikan penjelasan terkait dinamika pemisahan Polda Papua dengan Polda Papua Tengah yang masih dalam proses. Ia menyebutkan bahwa sudah ada 18 satker dengan kode tersendiri, meski masih terdapat beberapa kendala teknis dalam peralihan tersebut.
Kegiatan kunjungan kerja ini juga dihadiri Wakapolda Papua, Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.I.K., M.H., serta para Pejabat Utama Polda Papua. Dari Kompolnas hadir Ketua Tim Mochammad Choirul Anam bersama tim pendamping.
Secara umum, kunjungan kerja ini berjalan lancar dengan diskusi konstruktif yang diharapkan dapat memperkuat kinerja kepolisian di Papua, khususnya dalam penataan SDM, penguatan sarana-prasarana, dan pengelolaan anggaran agar lebih efektif serta sesuai kebutuhan lapangan.(rd)
