Papua – Polda Papua bersama Tim Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) menggelar pertemuan terbatas di Café Kopi Tiam, Ruko Dok 2 Jayapura. Kegiatan ini berlangsung dengan melibatkan jajaran Polda Papua, Tim Kompolnas, dan perwakilan insan media, Kamis (02/10).
Kegiata tersebut dihadiri oleh Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Jeremias Rontini, S.I.K., Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., serta Auditor Kepolisian Madya Tk III Itwasda Polda Papua, Kombes Pol. Sandi Sultan, S.I.K., M.Si. Sementara itu, rombongan Kompolnas dipimpin langsung oleh Ketua Tim Mochammad Choirul Anam, S.H., didampingi AKBP Bayu Puji Hariyanto, S.H., S.I.K., M.H., serta staf pendukung lainnya.
Dalam sambutannya, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Cahyo Sukarnito menegaskan peran penting fungsi humas Polri dalam membangun citra, menjaga kepercayaan publik, serta memastikan keterbukaan informasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Humas Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan profesionalisme, memperkuat kolaborasi dengan media, dan menghadirkan strategi komunikasi yang adaptif sesuai dinamika masyarakat. Kami sangat terbuka terhadap evaluasi dan masukan dari Kompolnas,” ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kompolnas Mochammad Choirul Anam menyoroti pentingnya pendekatan kepolisian yang bercorak sipil, dialogis, dan humanis dalam konteks Papua. Menurutnya, Papua yang sedang dalam masa transisi dengan pembentukan Polda baru memerlukan desain kelembagaan yang menekankan pelayanan masyarakat, bukan semata-mata pendekatan hukum.
“Di Tanah Papua, polisi harus hadir dengan wajah humanis. Peralatan dan strategi dialog jauh lebih dibutuhkan dibandingkan peralatan tempur, agar tercipta rasa aman dan damai bagi masyarakat,” tegas Anam.
Kompolnas juga mencatat bahwa Polda Papua cukup aktif menindaklanjuti laporan masyarakat, dengan 4–6 kasus yang sudah diproses. Selain itu, pihaknya menyerukan penghentian praktik jual beli amunisi yang dianggap merugikan masyarakat dan mengancam stabilitas keamanan di Papua. “Praktik tersebut adalah bentuk pengkhianatan terhadap kemanusiaan dan harus ditindak tegas,” tambahnya.
Pertemuan ini berlangsung dalam suasana dialogis dengan kehadiran media sebagai mitra strategis Polri dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik.(rd)
