Papua – Kepolisian Daerah Papua melalui personel Polresta Jayapura Kota bersama jajaran melaksanakan pengamanan aksi orasi mahasiswa dari aliansi Cipayung Plus yang terdiri dari HMI MPO, PMII, KAMMI, dan IMM di Kantor DPR Provinsi Papua, Senin (08/09).
Aksi dimulai dari Taman Imbi, kemudian massa bergerak menuju Kantor DPRP Papua untuk menyampaikan aspirasi.
Dalam orasinya, mahasiswa menyuarakan sejumlah isu penting, antara lain penolakan peredaran minuman keras di Tanah Papua, tuntutan agar Dana Otsus tepat sasaran, serta desakan terhadap DPR Papua untuk lebih berpihak pada kepentingan rakyat kecil. Ketua Koordinator Cipayung Cabang Papua, Mahfud, menegaskan, “Kami menolak miras yang merusak generasi Papua dan mendesak DPR membuat regulasi tegas untuk membatasinya.”
Senada, Ketua HMI MPO Cabang Jayapura, Sartiawan Wailusu, menambahkan bahwa miras menjadi akar dari banyak persoalan sosial di Papua.
“Generasi emas Papua 2045 akan hancur jika miras terus merusak akhlak dan kehidupan anak muda,” tegasnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua III DPR Papua, H. Supriadi Laling, S.AP, menyatakan bahwa pihaknya menerima dengan terbuka seluruh tuntutan mahasiswa. DPR Papua juga akan berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti isu-isu penting yang disampaikan, termasuk masalah miras, Dana Otsus, dan perlindungan hak-hak masyarakat adat Papua.
Ia juga menambahkan bahwa sebagian isu, seperti parkiran dan distribusi Otsus, merupakan kewenangan kabupaten/kota. Namun, DPR Papua tetap siap berkoordinasi dengan pihak terkait untuk memastikan aspirasi mahasiswa ditindaklanjuti demi kepentingan rakyat Papua.
Aksi mahasiswa berlangsung dengan damai, tertib, dan tanpa gangguan kamtibmas. Para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan tertib setelah menyampaikan tuntutan kepada DPR Papua.
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. menyampaikan apresiasi kepada mahasiswa atas pelaksanaan aksi damai tersebut serta kepada seluruh personel pengamanan yang telah bertugas dengan humanis.
“Polri akan terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara tertib, aman, dan sesuai aturan hukum yang berlaku,” ujarnya.(rd)
