Badan Advokasi Indonesia (BAI) minta kepada pemerintah Peti yang masih beroperasi di Madina segera di tutup

- Penulis

Rabu, 18 Desember 2024 - 16:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sumut – Maraknya Tambang Ilegal di Madina yang sengaja merusak bahkan mencemari lingkungan, racun yang aktif beredar dilingkungan pemukiman warga yang tak pernah terpikir dampak yang akan datang” bahkan anak cucu kita sudah mulai terancam akibat obat – obatan pengolahan emas yang aktif sampai saat ini namun Masyarakat berpemikiran kenapa di biarkan. bahkan sudah jelas di jadikan tebang pilih para penambang emas seperti di Kotanopan bisa di berhentikan sementara di Huta Bargot tidak tersentuh hukum masih sebatas himbauan namun sudah menjadi sorotan bahkan pernah pertengkaran sampai perselisihan di kalangan Masyarakat.

Pemerintah Daerah kab. Madina, Sumut harus sigap menutup pertambangan illegal yang sudah menimbulkan perselisih paham antara Masyarakat bahkan sudah menjadikan konflik antara warga dan pelaku penambang, oknum – oknum TNI begitu APH yang di duga ikut membeckup pertambangan yang ada di Bukit Barisan di Huta Bargot Kecamatan Huta Bargot Kabupaten Madina akan bertanggung jawab jangan sebatas memanfaatkan kepentingan sesaat saja tutur Laung Siregar yang tergabung di BAI waktu berbincang- bincang 15/12 sambil ngopi di salah satu Rumakan di Panyabungan.

Baca Juga :  Tokoh Papua Serukan Perdamaian dan Persatuan pada HUT RI ke-80

Team awak Media, BAI langsung menjumpai Tuan Tanah yang berlokasi di kilo dua yaitu kobol juga meneturkan kalau di lokasinya sudah banyak yang beropesi bahKan sudah peroduksi di duga tempat lobang yang Inisial Np, bc pengakuan kobol tuan tanah pun saat di jumpai team awak media menerangkan kalau si NP ini sudah membuat kerusuhan kepada penambang termasuk menaikkan harga uang langsir tuturnya di kediamannya.

Ini Jawaban Balai TNBG

Hartono kepada balai Taman Nasional Batang Natal ( TNBG) kabupaten Mandailing Natal ( Madina), Sumut, menduga lokasi pertambangan emas tanpa izin ( PETI) di kecamatan Huta Bargot bukan dari kawasan TNBG dan itu bahagian wilayah kontrak karya PT.SMM (Sorik Mas Mining).

“Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan yg diduga yang menjadi lokasi tambang di wilayah Hutabarat masuk areal kontrak karya PT SMM, sehingga ini menjadi kewenangan manajemen untuk melakukan kegiatan penertiban kegiatan illegal. Kami selaku pengelola/pemangku TNBG berkewajiban untuk menjaga kawasan TNBG” ucapnya kepada media ini by WhatsApp saat dikonfirmasi, Jumat, (13/12/2024).

Baca Juga :  Sentuhan Kasih di Hari Jadi ke-80, Dit Intelkam Polda Papua Sambangi Panti Asuhan Pembawa Terang

Lanjut dia, untuk peta, sekiranya ada koord, bisa kami ploting kedalam peta kawasan.

“Perlu kami sampaikan, berdasarkan hasil puldasi internal TNBG diperoleh data sbb:
1. Lokasi tambang illegal saat ini di wilayah Kilo 2, Desa Bargot Nauli/Bargot Julu Kecamatan Huta Bargot
2. Merujuk lokasi tambang di Kilo 2, berada di kawasan HPT yang saat ini masuk kontrak Karya PT.SMM,
3. Dari desa terdekat (Desa Bargot Nauli/Desa Bargot Julu), kawasan TNBG kurleb 11 KM.
4. Patut diduga kuat lokasi yang dipermasalahkan di luar kawasan TNBG.
Demikian hasil puldasi yang dapat kami peroleh sore ini” terangnya

Pihak TNBG masih menduga lokasi tambang emas ilegal di Huta Bargot bukan kawasan TNBG. Jadi pihaknya berkewajiban menjaga kawasan TNBG.

Namun dalam hal ini, jikalau ini bukan kawasan pengawasan TNBG siapa lagi yang berwenang. Sementara dikonfirmasi Team awak Media polisi kehutanan ( Polhut) tidak ada jawaban, begitu juga dengan camat Huta Bargot begitu juga Kapolseknya ( jhoparla-Tim )

Berita Terkait

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat
Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik
Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri
RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP
Usai Disetujui Aklamasi DPR, Suyudi: Mari Bergandengan Tangan Berikan Pelayanan Terbaik
Aklamasi Komisi III, Suyudi Ario Seto Melangkah Jadi Kapolri: Bawa Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”
Ismail Asso Bongkar Borok Pemerintahan Papua Pegunungan: Dugaan Hampir Semua Pejabat SK PJS, Monarki dan KKN
Ustadz Ismail Asso Tokoh Muslim Papua Desak Kejagung Usut Tuntas Dana Puluhan Miliar Kantor Gubernur Papua Pegunungan tengah Belum Dibangun
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:06 WIB

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:02 WIB

RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:01 WIB

Aklamasi Komisi III, Suyudi Ario Seto Melangkah Jadi Kapolri: Bawa Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”

Berita Terbaru