Papua Barat – Kepolisian Daerah Papua Barat menggelar Gelar Operasional Semester I Tahun 2025 pada 28–29 Juli 2025 bertempat di Gedung Arfak, Mapolda Papua Barat. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Barat, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P., dan dihadiri oleh seluruh Pejabat Utama (PJU), Kapolresta serta para Kapolres jajaran.
Dalam arahannya, Kapolda Papua Barat menyampaikan apresiasi atas kinerja satuan wilayah yang berhasil menurunkan angka gangguan Kamtibmas di beberapa daerah strategis. Penekanan diberikan pada pentingnya optimalisasi deteksi dini, penguatan preemtif dan preventif, serta ketegasan dalam represif dan penegakan hukum (gakkum) terhadap pelaku kejahatan yang meresahkan masyarakat.
Berdasarkan analisa dan evaluasi, pengukuran keberhasilan kinerja selama periode 5 Tahun sejak 2021 hingga 2025 yang dihimpun Biro Ops Polda Papua Barat diperoleh penurunan tren Gangguan Kamtibmas yaitu Perbandingan Data Crime Total (CT) sebagai berikut, Polresta Manokwari mencatat jumlah gangguan kamtibmas tertinggi di antara jajaran, dengan peningkatan signifikan dari 549 kasus pada 2021 menjadi puncaknya 1.402 kasus pada 2022, kemudian menurun menjadi 987 kasus di tahun 2025. Polres Fakfak menunjukkan tren stabil dengan 240 kasus pada 2021 dan 229 kasus pada 2025. Polres Kaimana mengalami lonjakan kasus di tahun 2022 sebanyak 398 kasus, namun berhasil ditekan menjadi 169 kasus pada 2025. Polres Teluk Bintuni juga mengalami penurunan dari 357 kasus di tahun 2022 menjadi 170 kasus di 2025. Polres Manokwari Selatan mencatat penurunan signifikan dari 91 kasus pada 2021 menjadi hanya 23 kasus pada 2025. Polres Teluk Wondama mencatat fluktuasi ringan, dari 89 kasus di 2021 menjadi 107 kasus pada 2025. Sedangkan Polres Pegunungan Arfak menunjukkan angka tetap rendah, masing-masing antara 0 hingga 3 kasus per tahun.
BACABERITA
Lebih lanjut, Kapolda menyampaikan bahwa ini berkat komitmen Polda Papua Barat dalam menerapkan zero tolerance terhadap penambangan ilegal, perjudian, dan praktik kupon putih yang tidak mencerdaskan masyarakat. Upaya tegas juga diberlakukan terhadap peredaran minuman keras (miras), minuman lokal (milo), dan narkoba sebagai bentuk nyata menjaga moralitas dan ketertiban umum.
Di samping itu, Polda Papua Barat bersama seluruh jajaran Polres senantiasa merespons cepat setiap laporan dan pengaduan masyarakat (Dumas). Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan menjadi atensi serius demi menciptakan rasa aman yang merata di seluruh lapisan sosial.
Dari sisi penguatan stabilitas sosial, Polda Papua Barat juga mengintegrasikan program ketahanan pangan ke dalam pendekatan kamtibmas. Dukungan Polri diberikan melalui pemberdayaan petani dan kelompok tani, pengolahan lahan tumpang sari, dan optimalisasi lahan-lahan tidur untuk pertanian produktif. Beberapa Polres telah menjalankan terobosan kreatif berbasis pertanian, yang terbukti berkontribusi terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat setempat, tentunya hal ini berdampak pada tingginya kepercayaan dan harapan terhadap kehadiran polisi ditengah-tengah masyarakat sehingga mampu menjamin keamanan dan ketertiban
Sebagai bagian dari refleksi kinerja menyeluruh, dilakukan pula evaluasi terhadap pengelolaan anggaran Satker jajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa Polda Papua Barat mampu mengelola anggaran secara efektif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat. Hingga akhir Semester I Tahun 2025, berdasarkan penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), Polda Papua Barat mencatat nilai 93,63, dengan tiga Satker berhasil meraih nilai sempurna 100. Capaian ini mencerminkan keseriusan Polda dalam mengoptimalkan dukungan anggaran demi peningkatan kualitas pelayanan publik.
Kabid Humas Polda Papua Barat, Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom., menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar terus memperkuat sinergi dengan kepolisian. “Mari kita jaga bersama situasi Kamtibmas agar tetap aman dan kondusif. Selain itu, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam program ketahanan pangan sebagai bagian dari upaya membangun Papua Barat yang aman, sejahtera, dan mandiri,” tutupnya.(rd)
