Papua – Dukungan terhadap rencana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara terus menguat. Aspirasi tersebut datang dari masyarakat wilayah adat Saireri, Majelis Rakyat Papua (MRP), hingga anggota DPR Papua.
Anggota DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 yang meliputi Kabupaten Biak Numfor dan Supiori, Dina Laura Rumbiak, menyatakan dukungannya terhadap rencana pemekaran Provinsi Papua Utara.
Dina menilai aspirasi masyarakat Saireri terkait pembentukan Provinsi Saireri atau Papua Utara merupakan hal yang perlu mendapat perhatian. Menurutnya, sejumlah wilayah adat di Tanah Papua telah dimekarkan menjadi provinsi, sementara wilayah adat Saireri hingga kini belum memiliki provinsi sendiri.
“Semangat masyarakat di Saireri memperjuangkan calon Provinsi Saireri atau Papua Utara merupakan aspirasi yang patut didengar. Beberapa wilayah telah dimekarkan dan yang belum adalah Saireri. Oleh sebab itu, kami sebagai wakil rakyat di DPR Papua juga memberikan dukungan,” ujar Dina di Jayapura.
Menurutnya, pemekaran daerah pada prinsipnya harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, apabila Provinsi Papua Utara terbentuk, pemerintah diharapkan menjadikan pelayanan publik sebagai salah satu prioritas utama.
“Tujuannya agar pelayanan lebih dekat kepada masyarakat. Kami berharap jika itu ada, benar-benar untuk layanan masyarakat orang asli Papua,” katanya.
Dina menambahkan, pembentukan provinsi baru di wilayah Saireri diharapkan dapat memperpendek rentang kendali pemerintahan sehingga pelayanan kepada masyarakat di wilayah Teluk Saireri dapat dilakukan secara lebih efektif.
Sejumlah kabupaten di wilayah Saireri juga terus melakukan berbagai langkah untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Papua Utara. Aspirasi tersebut sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah dan lembaga terkait di tingkat pusat.
Dalam perkembangan terakhir, Majelis Rakyat Papua bersama sejumlah kepala daerah dari wilayah Saireri telah menyampaikan dokumen aspirasi pemekaran Papua Utara kepada Badan Legislasi DPR RI. Ketua Baleg DPR RI Bob Hasan menyatakan komitmen untuk mengawal aspirasi tersebut agar dapat masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2027.
Dina berharap Pemerintah Provinsi Papua dapat turut mendukung aspirasi masyarakat Saireri dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kepentingan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Papua turut mendukung aspirasi ini,” ujarnya.(rd)
