Papua – Komite Eksekutif Papua menggelar pertemuan koordinasi dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas guna membahas Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Otonomi Khusus (Otsus) 2025–2029 serta persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Otsus.
Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Bappenas, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/1/2026). Hadir dalam pertemuan itu pimpinan Komite Eksekutif Papua, yakni Velix Wanggai, Paulus Waterpauw, Ignasius Yogo, dan Billy Mambrasar, bersama jajaran staf.
Pimpinan Komite Eksekutif Papua, Velix Wanggai, mengatakan pertemuan ini menjadi langkah awal konsolidasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua pada awal tahun 2026.
“Hari ini Kementerian PPN/Bappenas mengundang Komite Eksekutif Papua untuk membahas langkah-langkah konsultasi perencanaan pembangunan nasional di Tanah Papua,” ujar Velix usai pertemuan.
Menurut Velix, awal tahun merupakan momentum strategis untuk menyatukan arah kebijakan, program, anggaran, serta lokasi pembangunan yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
Ia menjelaskan, pembahasan pada tahap awal masih bersifat makro dan mencakup arah besar pembangunan nasional di Tanah Papua dari berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, keamanan, hingga ekologi. Isu perlindungan hutan, masyarakat adat, dan hak wilayah turut menjadi perhatian dalam pembahasan tersebut.
Komite Eksekutif Papua dan Bappenas, khususnya Deputi Pengembangan Kewilayahan, juga menyepakati pentingnya penyatuan perspektif terkait kontribusi Papua terhadap target pembangunan nasional, termasuk pertumbuhan ekonomi serta percepatan pengurangan kesenjangan antara kawasan timur dan barat Indonesia.
“Pembangunan yang kita dorong bukan hanya soal percepatan, tetapi juga memastikan tidak merusak lingkungan hidup, hutan, dan ekosistem sosial masyarakat Papua,” tegas Velix.
Lebih lanjut, Velix menyampaikan bahwa Komite Eksekutif Papua telah memiliki Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua periode 2025–2029 yang akan menjadi acuan dalam konsolidasi teknokratik lanjutan bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Ia menargetkan konsolidasi perencanaan pembangunan Papua untuk tahun 2027 dapat terlaksana pada Februari hingga Maret 2026, sekaligus melakukan sinkronisasi program-program yang berjalan pada tahun 2026.(rd)
