“Negara Tak Bisa Diam Saat Rakyatnya Terancam”: Ketua MRP Papua Tengah Sebut TNI-Polri Pagar Negara

- Penulis

Senin, 13 Oktober 2025 - 16:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papua – Ketua Majelis Rakyat Papua Tengah (MRP), Agustinus Anggaibak, S.M., menanggapi isu yang berkembang terkait kehadiran aparat TNI-Polri di wilayah rawan konflik di Papua. Ia menegaskan, penempatan aparat keamanan merupakan konsekuensi dari situasi konflik bersenjata yang masih terjadi, bukan kebijakan yang dapat disalahkan begitu saja kepada pemerintah.

“Sudah lama kita membicarakan soal aparat TNI-Polri, baik organik maupun non-organik. Tapi kita harus melihat kenyataan bahwa di daerah kita terutama di dataran tinggi seperti Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, dan sekitar Wamena, konflik bersenjata tidak pernah berhenti,” ujar Agustinus di Nabire, Minggu (12/10).

Baca Juga :  Dialog Interaktif Bahas “Wujudkan Pengendara yang Tertib, Aman dan Nyaman Berlalu Lintas” Di Stasiun LPP RRI Jayapura

Menurutnya, tanggung jawab utama pemerintah adalah melindungi warga negara serta menjaga kedaulatan negara. Ia menyebut aparat keamanan sebagai “pagar” yang berfungsi melindungi rakyat.

“Ketika pemerintah mengirimkan aparat TNI dan Polri, mereka bertindak sebagai pagar negara. Karena itu, kita sebagai tokoh masyarakat, agama, pemuda, maupun perempuan tidak bisa begitu saja menyalahkan mereka dan bertanya, ‘kenapa mereka ada di sini?’,” katanya.

Agustinus menekankan adanya hubungan sebab-akibat antara keamanan dan jumlah pasukan di Papua. Jika situasi di daerah itu damai, maka penempatan aparat bisa dikurangi. Namun, selama konflik bersenjata masih terjadi, negara wajib hadir menjaga keamanan.

Baca Juga :  Tokoh Papua Tengah Bersatu Tolak Polri di Bawah Kementerian

“Selama konflik berlangsung di Papua, negara berkewajiban mengerahkan aparat keamanan untuk mengamankan situasi,” tegasnya.

Ia menambahkan, kelompok kriminal bersenjata (KKB) masih terus melancarkan serangan yang menimbulkan korban. Karena itu, kata Agustinus, pemerintah berkewajiban menjamin keamanan warganya melalui kehadiran TNI dan Polri.

Agustinus juga mengimbau semua pihak agar tidak saling menyalahkan, melainkan memahami alasan di balik peningkatan kehadiran aparat.

“Kita tidak bisa saling menyalahkan di sini. Karena ada konflik, pemerintah harus hadir untuk melindungi rakyatnya. Kalau tidak ada tembakan, pemerintah tentu tidak akan mengerahkan pasukan” pungkasnya.(rd)

Berita Terkait

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat
Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik
Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri
RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP
Usai Disetujui Aklamasi DPR, Suyudi: Mari Bergandengan Tangan Berikan Pelayanan Terbaik
Aklamasi Komisi III, Suyudi Ario Seto Melangkah Jadi Kapolri: Bawa Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”
Ismail Asso Bongkar Borok Pemerintahan Papua Pegunungan: Dugaan Hampir Semua Pejabat SK PJS, Monarki dan KKN
Ustadz Ismail Asso Tokoh Muslim Papua Desak Kejagung Usut Tuntas Dana Puluhan Miliar Kantor Gubernur Papua Pegunungan tengah Belum Dibangun
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:06 WIB

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:02 WIB

RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:01 WIB

Aklamasi Komisi III, Suyudi Ario Seto Melangkah Jadi Kapolri: Bawa Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”

Berita Terbaru