Menko Yusril Bantah Ada Pembicaraan Diam-Diam RI-Israel

- Penulis

Jumat, 10 Oktober 2025 - 13:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membantah adanya kabar bila Indonesia terlibat perundingan rahasia dengan Israel dalam rangka “menormalisasi” hubungan dengan Tel Aviv.

Bantahan disampaikan Yusril merespon pemberitaan media Israel, Ynet, yang menyebut perundingan itu berlangsung pada 2024 lalu.

Dalam laporannya, perundingan itu disebut sebagai balas budi kepada Israel terkait pencalonan Indonesia sebagai anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). “Pertemuan seperti itu tidak pernah ada,” ujar Yusril dalam keterangan tertulis, Kamis (29/05), seperti dilansir CNNIndonesia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Malahan Yusril mengritik penggunaan istilah ‘normalisasi’ oleh media Israel yang menurutnya tidak tepat. Sebab Indonesia tidak pernah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel sejak awal.

Baca Juga :  STIK Lemdiklat Polri Terima Kunjungan Kehormatan

Namun, mantan Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini mengakui bila Israel memang pernah menyampaikan dukungan terhadap pencalonan Indonesia di OECD dengan syarat dibukanya hubungan diplomatik. Akan tetapi, ia menyebut permintaan itu telah ditolak oleh pemerintah.

Yusril menambahkan, dalam keanggotaan organisasi internasional, termasuk PBB, tidak pernah disyaratkan adanya hubungan diplomatik dengan seluruh negara anggota lainnya.

“Saya sendiri hadir dalam Sidang OECD di Paris pada akhir Maret 2025 dan menyampaikan pidato bersama Presiden Guatemala. Tidak ada isu seperti yang diberitakan media Israel tersebut dibahas dalam sidang tersebut,” jelasnya.

Baca Juga :  Pesawat Smart Air Tergelincir Saat Mendarat di Bandara Tiom

Oleh karena itu, Yusril menegaskan pencalonan Indonesia sebagai anggota OECD tidak bergantung pada sikap atau dukungan Israel.

Di sisi lain, ia mengatakan Presiden Prabowo Subianto juga tetap konsisten mendukung penuh kemerdekaan dan pembentukan negara Palestina sebagai solusi atas konflik berkepanjangan di Timur Tengah.

“Israel harus terlebih dahulu mengakui kemerdekaan Palestina. Atas dasar pengakuan tersebut, barulah Indonesia mempertimbangkan membuka hubungan diplomatik dengan Israel,” pungkasnya.

Dalam laporan terbarunya, Ynet membahas pernyataan terbaru Presiden Prabowo yang membuka peluang bagi Indonesia menjalin hubungan diplomatik dengan Israel.(rd/si)

Berita Terkait

Polisi Gerebek Lokasi Pesta Seks Sesama Jenis
Upacara Purna Tugas Satgas FPU 6 MINUSCA
Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian
Menteri Luar Negeri Sebut Krisis Iklim Ancaman Nyata Global
Pesawat Smart Air Tergelincir Saat Mendarat di Bandara Tiom
STIK Lemdiklat Polri Terima Kunjungan Kehormatan
Kapolri dan Kepala Kepolisian Rwanda Perkuat Kerja Sama
Tim Gabungan Berhasil Evakuasi Macan Tutul Liar
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Oktober 2025 - 19:48 WIB

Polisi Gerebek Lokasi Pesta Seks Sesama Jenis

Minggu, 19 Oktober 2025 - 16:00 WIB

Upacara Purna Tugas Satgas FPU 6 MINUSCA

Senin, 13 Oktober 2025 - 20:11 WIB

Tiba di Mesir, Presiden Prabowo akan Hadiri KTT Perdamaian

Minggu, 12 Oktober 2025 - 10:55 WIB

Menteri Luar Negeri Sebut Krisis Iklim Ancaman Nyata Global

Sabtu, 11 Oktober 2025 - 10:51 WIB

Pesawat Smart Air Tergelincir Saat Mendarat di Bandara Tiom

Berita Terbaru

Narkoba

Polda Papua Barat Musnahkan 30,67 gram Narkotika jenis Sabu

Selasa, 10 Feb 2026 - 18:08 WIB