Papua – Dalam rangka memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2025, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P. menjadi narasumber dalam program “Siaran Khusus PSU Pilgub Papua” yang disiarkan langsung oleh RRI Jayapura, Pro 1, Rabu (06/08/25).
Dalam pemaparannya, Kabid Humas menyampaikan bahwa situasi keamanan di Provinsi Papua selama pelaksanaan PSU secara umum berada dalam kondisi aman dan terkendali. Ia juga menegaskan bahwa Kapolri memberikan perhatian serius terhadap PSU dengan mengutus langsung Astamaops Kapolri Komjen Pol Dr. Akhmad Wiyagus dan Karobinops Stamaops Brigjen Pol Auliansyah Lubis untuk melakukan asistensi lapangan.
Terkait jumlah personel yang diterjunkan, Kabid Humas menjelaskan bahwa sebanyak 3.356 personel Polri diterjunkan, terdiri atas 1.957 personel pengamanan TPS, 909 personel Satgas daerah, dan 490 personel cadangan.
“Kami juga dibantu oleh TNI serta 4.779 personel Linmas dalam mengamankan pelaksanaan PSU,” ujarnya.
Kabid Humas Polda Papua juga memaparkan klasifikasi tingkat kerawanan TPS di Kota Jayapura. Ia menyebutkan bahwa dari total 575 TPS, terdapat 350 TPS berkategori kurang rawan, 214 rawan, dan 11 sangat rawan. Penempatan personel pun disesuaikan dengan tingkat kerawanan, mulai dari formasi 2 personel Polri dan 2 Linmas untuk TPS kurang rawan, hingga formasi 2 personel Polri dan 2 Linmas untuk setiap TPS sangat rawan.
Selain itu, Kabid Humas Polda Papua juga menegaskan bahwa seluruh daerah di Papua mendapat perhatian yang sama.
“Tidak ada daerah yang diistimewakan atau diabaikan, karena kami harus menjamin keamanan dan kelancaran pelaksanaan PSU di seluruh wilayah,” jelasnya.
Terkait upaya deteksi dini, Kabid Humas menegaskan bahwa jajaran Polda Papua telah mengerahkan 30 personel tim tindak Brimob di 9 kabupaten/kota yang melaksanakan PSU. Ia juga menyebut kolaborasi dengan stakeholder terkait sebagai kunci utama keberhasilan pengamanan.
“Kami hadir untuk menjamin rasa aman masyarakat dalam menyalurkan hak suaranya,” ujarnya.
Kabid Humas juga menghimbau masyarakat untuk menghindari provokasi, hoaks, dan politik identitas selama pelaksanaan PSU. Ia menekankan agar masyarakat hanya mempercayai hasil resmi dari KPU, bukan quick count dari pihak tidak bertanggung jawab. Masyarakat juga diberikan informasi terkait pelaporan pelanggaran melalui website dumaspresisi.polri.go.id, patrolicyber.go.id, serta call center 110.(rd)
