Papua – Ketua Dewan Adat Papua Wilayah Tabi, Yakonias Wabrar, menegaskan bahwa penanganan konflik dan aksi kekerasan bersenjata di Tanah Papua perlu ditempuh melalui pendekatan persuasif dan pelayanan kemasyarakatan, bukan pendekatan militeristik.
Pernyataan tersebut disampaikan Yakonias menanggapi meningkatnya eskalasi kekerasan di sejumlah wilayah. Ia menilai, pengerahan aparat keamanan dalam jumlah besar justru berpotensi memperkeruh situasi sosial di tengah masyarakat.
“Orang Papua ini butuh pendekatan pelayanan yang persuasif, bukan pendekatan militerisme. Kalau tentara terus didorong masuk, itu yang justru membuat gejolak,” ujarnya.
Menurut Yakonias, kehadiran Komite Eksekutif Papua (KEP) dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah pusat dan masyarakat adat di Papua.
Ia menilai, efektivitas program sebelumnya belum optimal sehingga diperlukan penguatan koordinasi melalui wadah baru yang lebih adaptif di lapangan.
Dalam keterangannya, Yakonias secara khusus menyoroti figur Paulus Waterpauw yang dinilainya memahami kondisi sosial dan budaya masyarakat Papua. “Potensi besar itu ada di pribadi Paulus Waterpauw. Dia tahu betul bagaimana melayani orang Papua. Dia jenderal yang berdarah-darah, bukan jenderal karena belas kasihan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat memberikan dukungan dan kepercayaan penuh kepada Komite Eksekutif Papua yang dipimpin Paulus Waterpauw. Menurutnya, fasilitasi yang memadai diperlukan agar upaya komunikasi dan pendekatan sosial dapat berjalan efektif.
Yakonias turut menyoroti persoalan informasi yang tidak akurat mengenai kondisi di lapangan. Ia menilai, sejumlah pihak kerap menyampaikan laporan yang tidak mencerminkan situasi nyata masyarakat, sehingga kebijakan yang diambil kerap tidak tepat sasaran.
“Banyak yang hanya cari muka ke Jakarta. Laporan tidak akurat, akhirnya penembakan dan kekacauan tetap terjadi,” katanya.
Lebih lanjut, Yakonias memaparkan bahwa akar persoalan di Papua, menurut pandangannya, mencakup penolakan terhadap pendekatan militer, penolakan terhadap eksploitasi sumber daya alam, serta adanya kegelisahan terkait masa depan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Orang Papua ini perlu diajak bicara dengan cara yang baik. Dan yang tahu bagaimana berbicara dengan orang Papua itu hanya Pak Paulus Waterpauw,” pungkasnya.(rd)
