Papua – Polda Papua melalui Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 melaksanakan pengamanan ketat pada kegiatan penghitungan suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua tahun 2024, di Aula Lantai 4 Kantor KPU Provinsi Papua, Kelurahan Holtekam, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Rabu (13/08/25).
Pengamanan diawali dengan apel pengecekan personel yang dipimpin Wakaopsda Operasi Mantap Praja Cartenz 2024, Kombes Pol. Dede Alamsyah, S.I.K. Dalam arahannya, ia menegaskan pentingnya profesionalisme dan netralitas Polri dalam mengawal proses demokrasi.
“Kegiatan kita hari ini adalah bagian dari proses demokrasi yang harus kita amankan secara profesional, netral, dan bertanggung jawab. Hindari pelanggaran sekecil apapun dan jaga netralitas Polri. Jangan terlibat politik praktis dalam bentuk apapun,” tegasnya.
BACABERITA
Kombes Dede juga mengingatkan setiap satgas dan subsatgas yang telah ditempatkan di titik pengamanan untuk memetakan potensi kerawanan secara tepat.
Waspadai potensi konflik, gangguan keamanan, maupun tindakan provokatif. Segera laporkan setiap perkembangan situasi secara berjenjang,” ujarnya.
Rekapitulasi penghitungan suara untuk Kabupaten Keerom dimulai di KPU Provinsi Papua. Namun, sekelompok massa dari salah satu pasangan calon melakukan aksi unjuk rasa, menuntut agar pleno tingkat distrik di Jayapura Selatan yang diskors segera dibuka kembali karena batas akhir pleno tingkat distrik jatuh pada 13 Juli 2025.
Aksi tersebut berlangsung tertib dan massa membubarkan diri dengan aman. Rekapitulasi suara dilanjutkan hingga selesai, kemudian ditutup dengan apel konsolidasi personel.
Dalam pengamanan ini, Polda Papua mengerahkan 167 personel yang terdiri dari tujuh Satgas Operasi Mantap Praja Cartenz 2024. Rekapitulasi untuk Kabupaten Keerom belum tuntas akibat adanya unjuk rasa dan akan dilanjutkan pada hari berikutnya.
Pengamanan ini menunjukkan kesiapan Polri dalam menjaga jalannya tahapan Pilgub Papua agar tetap aman, tertib, dan kondusif, sekaligus memastikan setiap suara rakyat dihitung dengan jujur dan transparan.(rd)
