Papua – Kepolisian Daerah Papua bersama pemerintah daerah dan unsur TNI menggelar Rapat Koordinasi Stabilitas Keamanan Papua Pegunungan sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga keamanan dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
Kegiatan ini dihadiri langsung Kapolda Papua, Irjen Pol. Patrige R. Renwarin, dan berlangsung di Hotel Suni Abepura, Senin (23/2/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Gubernur Papua Pegunungan, Dr. (H.C.) John Tabo, M.B.A, jajaran TNI–Polri, serta kepala daerah dan pimpinan satuan kewilayahan dari Kabupaten Yahukimo dan Kabupaten Pegunungan Bintang.
Forum ini menjadi wadah konsolidasi untuk merespons dinamika keamanan yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Papua Pegunungan menegaskan bahwa stabilitas keamanan di Yahukimo dan Pegunungan Bintang tidak dapat dipisahkan karena berada dalam satu lingkup tanggung jawab wilayah.
“Penanganan keamanan di Yahukimo dan Pegunungan Bintang harus dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri,” ucap John Tabo.
Ia juga menyampaikan apresiasi atas upaya aparat keamanan yang dinilai telah menurunkan ketegangan di kedua wilayah tersebut.
“Kami berharap evaluasi bersama ini melahirkan langkah konkret agar situasi yang mulai membaik dapat terus dijaga,” tambahnya.
Sementara itu, Dir Intelkam Polda Papua sekaligus Plh. Irwasda Polda Papua Kombes Pol. Jan Wynand Immanuel Makatita menegaskan komitmen Polri dalam menjalankan pendekatan kemanusiaan dan kesejahteraan sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020.
“Polri berkomitmen menjamin keamanan kegiatan pemerintahan dan pelayanan dasar masyarakat, sekaligus membangun komunikasi inklusif dengan tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat,” jelasnya.
Kapolda Papua Irjen Pol. Patrige R. Renwarin dalam arahannya menaruh perhatian serius pada dampak gangguan keamanan terhadap layanan publik, khususnya sektor kesehatan.
“Saya sangat prihatin ketika tenaga medis terpaksa menghentikan pelayanan karena tidak merasa aman. Jika rumah sakit tidak berfungsi, maka masyarakat yang paling dirugikan,” tegas Kapolda.
Ia menekankan bahwa hasil rapat koordinasi harus segera ditindaklanjuti secara nyata.
“Kesepakatan hari ini tidak boleh berhenti di ruang rapat. Kita harus memastikan keamanan benar-benar dirasakan masyarakat agar pendidikan, kesehatan, dan pembangunan dapat berjalan,” pungkasnya.(rd)
