Papua – Menjelang pembacaan putusan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan pada Senin, 24 Februari 2025, Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo, S.H., S.I.K., M.Kom. mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk menjaga keamanan dan ketertiban, Minggu (23/02/2025).
Dalam pernyataannya, Kabid Humas menekankan pentingnya menerima dan menghormati apapun keputusan yang akan diambil oleh MK.
Ia mengajak masyarakat untuk tidak terprovokasi oleh informasi yang tidak jelas sumbernya dan menghindari tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di Tanah Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kami mengingatkan dan mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban selama proses hukum masih berlangsung,” ujarnya.
“Apapun hasil dari sidang MK nanti, mari kita terima dengan bijak dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan di wilayah Papua,” imbuhnya.
Polda Papua juga akan meningkatkan patroli dan pengamanan di seluruh wilayah hukum Polda Papua sebagai langkah antisipatif terhadap potensi gangguan keamanan pasca putusan MK.
Kombes Benny juga mengajak tokoh masyarakat, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi yang aman dan damai.
“Kami akan terus melakukan patroli dan pemantauan guna memastikan situasi tetap kondusif, dan berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban di Tanah Papua,” ujarnya.
Sebelumnya, MK telah mengumumkan akan membacakan putusan untuk 40 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PHPU Kada) Tahun 2024 pada 24 Februari 2025. Polda Papua berkomitmen untuk memastikan situasi tetap kondusif selama dan setelah pembacaan putusan tersebut.
Masyarakat diimbau untuk selalu mencari informasi dari sumber-sumber resmi dan tidak mudah terpengaruh oleh isu-isu yang dapat memecah belah persatuan. Polda Papua siap mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang mencoba mengganggu keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Papua.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk menghormati proses hukum yang ada dan bersama-sama menjaga situasi yang aman serta damai di Tanah Papua,” tutupnya.(rd)
