Papua – Polda Papua terus konsisten melaksanakan Pembinaan dan Pemulihan Profesi (PNPP) bagi personel Polri yang pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun kode etik. Kegiatan pada hari kelima ini berlangsung di Ruang Rapat Bid Propam Koya Koso serta berbagai titik latihan fisik di wilayah Jayapura.
Program dimulai dengan apel dan pembinaan fisik bersama, dilanjutkan pemeriksaan kesehatan berupa tes urine untuk memastikan komitmen peserta terhadap perbaikan moral dan kedisiplinan. Usai sesi pendalaman materi, para peserta mengikuti longmarch menuju Pantai Holl sebagai bentuk pelatihan ketahanan fisik, disiplin tim, serta mentalitas juang.
Kabbag Rehapers Bid Propam Polda Papua, Pembina Maya Sulistyowati, S.E., menegaskan bahwa program ini merupakan bentuk pembinaan internal Polri yang mengedepankan pendekatan humanis dan edukatif.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program ini bukan sekadar penegakan disiplin, tapi upaya pemulihan jati diri sebagai insan Bhayangkara. Kami ingin memastikan setiap personel kembali dengan integritas, profesionalisme, dan rasa tanggung jawab yang lebih kuat,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa PNPP bertujuan agar anggota yang pernah melakukan pelanggaran mampu kembali menjalankan tugas dengan baik.
“Kami ingin mereka bangkit. Kami damping, kita bina, kita support agar siap mengabdi kembali kepada bangsa dan negara,” kata Maya.
Sementara Ps. Kanit Hartib III Bidpropam, Ipda Juanda Rut Gullit Silalahi, S.H., menjelaskan bahwa ketahanan fisik dan mental menjadi fokus penting.
“Longmarch hari ini adalah simbol perjalanan perubahan. Kami berharap para peserta mampu membuktikan kesungguhan dan kedewasaan dalam memperbaiki diri,” ungkapnya.
Kegiatan ditutup dengan evaluasi dan arahan pembinaan lanjutan. Para peserta menunjukkan antusiasme dan tekad untuk meningkatkan disiplin, etika, dan loyalitas terhadap institusi Polri.
Program PNPP dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai wujud komitmen Polda Papua dalam membina sumber daya manusia Polri yang berkualitas, berintegritas, dan berorientasi pelayanan publik.(rd)
