Negara Hadir untuk Keadilan Fiskal, Papua Pegunungan Didorong Lebih Sejahtera

- Penulis

Rabu, 6 Mei 2026 - 21:54 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Papua – Dalam upaya mewujudkan pemerataan pembangunan, negara dituntut untuk menghadirkan kebijakan fiskal yang berkeadilan, khususnya bagi wilayah Papua Pegunungan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan.

 

Keadilan fiskal menjadi salah satu kunci penting dalam memastikan setiap daerah memperoleh hak yang setara dalam pembangunan.

 

Papua Pegunungan sebagai daerah dengan tantangan geografis yang kompleks masih merasakan adanya ketimpangan dalam distribusi anggaran dan pembangunan infrastruktur.

 

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses layanan publik serta lambatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

 

Melalui kebijakan fiskal yang tepat sasaran, pemerintah diharapkan mampu memberikan perhatian lebih, baik dalam bentuk transfer anggaran yang proporsional maupun program afirmatif yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

Baca Juga :  Akademisi UNCEN Ajak Semua Pihak Wujudkan Keamanan untuk Dukung Pembangunan Papua

 

Pendekatan ini tidak hanya berbasis angka, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, budaya, dan karakteristik wilayah.

 

Sejumlah pihak menilai bahwa kehadiran negara harus diwujudkan secara nyata melalui kebijakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

 

Ketua Analisis Papua Strategis (APS) Provinsi Papua Pegunungan Sonni Lokobal, SIP, M.Si menyampaikan bahwa Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor penting agar setiap program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Baca Juga :  Distrik Kamuu Gelar Musrenbang, Hadirkan Aspirasi Seluruh Elemen Masyarakat

 

“Negara harus memastikan bahwa kebijakan fiskal tidak hanya berhenti pada tataran perencanaan, tetapi mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat di daerah, termasuk Papua Pegunungan,” demikian disampaikan dalam pandangan terkait pentingnya keadilan fiskal.

 

Selain itu, partisipasi masyarakat lokal juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan.

 

Dengan melibatkan masyarakat, kebijakan yang dihasilkan diharapkan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

 

Dengan demikian, keadilan fiskal bukan sekadar konsep, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin pemerataan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua Pegunungan.

Berita Terkait

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat
Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik
Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri
RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP
Usai Disetujui Aklamasi DPR, Suyudi: Mari Bergandengan Tangan Berikan Pelayanan Terbaik
Aklamasi Komisi III, Suyudi Ario Seto Melangkah Jadi Kapolri: Bawa Doktrin “Polisi Bersama Masyarakat”
Ismail Asso Bongkar Borok Pemerintahan Papua Pegunungan: Dugaan Hampir Semua Pejabat SK PJS, Monarki dan KKN
Ustadz Ismail Asso Tokoh Muslim Papua Desak Kejagung Usut Tuntas Dana Puluhan Miliar Kantor Gubernur Papua Pegunungan tengah Belum Dibangun
Berita ini 11 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:06 WIB

DPR Papua Dukung Pemekaran Papua Utara untuk Perkuat Pelayanan Masyarakat

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:05 WIB

Jokowi Nilai Pergantian Kapolri Sudah Waktunya, Sebut Suyudi Sosok yang Baik

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:04 WIB

Tanah Jawara Banten dan Dua Kapolri: Dari Kapolda, Menembus Puncak Polri

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:02 WIB

RESHUFFLE BESAR! Prabowo Rombak Kabinet Merah Putih, Suyudi Jadi Kapolri, Listyo Sigit Geser ke KSP

Selasa, 6 Oktober 2026 - 18:01 WIB

Usai Disetujui Aklamasi DPR, Suyudi: Mari Bergandengan Tangan Berikan Pelayanan Terbaik

Berita Terbaru