Papua – Kepolisian Daerah Papua melaksanakan pengamanan terhadap aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok simpatisan pro Papua merdeka di kawasan Lingkaran Abepura, Kota Jayapura. Aksi yang dipicu oleh pemindahan empat tahanan politik dari Sorong ke Lapas Makassar tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif, Selasa (02/09).
Kapolda Papua, Irjen Pol. Petrus Patridge Rudolf Renwarin, S.H., M.Si., bersama Wakapolda Papua Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramdhani, S.Sos., S.I.K., M.H., serta Para PJU Polda Papua turut hadir memantau langsung jalannya kegiatan. Kehadiran pimpinan Polda Papua di lapangan menunjukkan komitmen dalam memastikan pengamanan dilakukan dengan profesional, humanis, dan mengedepankan pendekatan persuasif.
Polda Papua menempatkan personel di sejumlah titik strategis seperti asrama mahasiswa dan fasilitas umum. Massa yang awalnya berjumlah puluhan orang kemudian bertambah hingga mencapai sekitar dua ratus orang dengan melibatkan perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jayapura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam aksinya, massa menyuarakan sejumlah tuntutan, di antaranya pembebasan empat tahanan politik yang dipindahkan ke Makassar, penghentian tindakan represif aparat, hingga desakan terhadap pemerintah untuk menegakkan keadilan di Papua. Aksi juga ditutup dengan pembacaan pernyataan sikap oleh koordinator lapangan, yang berisi sebelas poin desakan terkait penegakan hukum, hak asasi manusia, dan kebijakan pemerintah di Papua.
Kapolda Papua melalui Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, S.I.K., M.K.P., menyampaikan bahwa pengamanan aksi dilaksanakan secara persuasif dan humanis.
“Kami memastikan jalannya aksi dapat dikendalikan dengan baik tanpa adanya tindakan represif. Aparat mengedepankan pendekatan dialogis sehingga massa dapat menyampaikan aspirasi secara tertib dan damai,” ujarnya.
Massa akhirnya membubarkan diri secara tertib, dan situasi di Lingkaran Abepura kembali normal. Polda Papua mengimbau agar seluruh pihak tetap menjaga kondusivitas dan menyampaikan aspirasi sesuai koridor hukum yang berlaku, sehingga stabilitas keamanan di Papua tetap terjaga.(rd)
