Papua – Dalam rangka memperkuat sinergi jelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Gubernur dan Wakil Gubernur Papua 2025, Kapolda Papua, Irjen Pol. Patridge R. Renwarin, S.H., M.Si., yang diwakilkan oleh Wakapolda Papua Brigjen Pol. Dr. Faizal Ramadhani, S.Sos., S.I.K., M.H. menerima audiensi dari Tim Komnas HAM RI Wilayah Papua yang dipimpin langsung oleh Ketua Frits B. Ramandey, S.Sos., M.H., bertempat di Aula Cenderawasih, Mapolda Papua, Kota Jayapura, Jumat (01/08/2025).
Audiensi ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Papua, antara lain Karo Ops, Dir Reskrimum, Dir Samapta, Dir Intelkam, Dir Polairud, Dir Binmas, serta Dir Res Siber.
Dalam sambutan Kapolda Papua yang disampaikan Wakapolda menyampaikan bahwa koordinasi dengan Komnas HAM merupakan langkah strategis untuk memastikan PSU berjalan dengan aman dan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia.
BACABERITA
“Papua memiliki dinamika yang unik. Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya tegas dalam penegakan hukum, tapi juga humanis dan partisipatif,” ujar Brigjen Faizal.
Sementara itu, Ketua Komnas HAM RI Wilayah Papua, Frits B. Ramandey, menegaskan bahwa pihaknya siap bersinergi dalam mengawal pelaksanaan PSU agar tetap berlandaskan pada penghormatan terhadap hak pilih seluruh warga, khususnya kelompok marjinal. Ia juga mengingatkan potensi konflik akibat politik identitas dan kerawanan di sejumlah wilayah yang perlu diantisipasi bersama.
Lebih lanjut, Wakapolda Papua dalam paparan menjelaskan bahwa Polda Papua mengerahkan lebih dari 3.000 personel Polri, 720 personel TNI, dan hampir 5.000 anggota Linmas untuk mendukung pengamanan PSU yang tersebar di 2.023 TPS. Operasi Mantap Praja Cartenz II-2024 telah digelar sejak 9 Maret hingga 22 Agustus 2025.
Karo Ops Polda Papua, Kombes Pol. Selamet Topan, S.I.K., menambahkan bahwa logistik pemilu berada dalam pengawasan penuh aparat keamanan, termasuk dalam setiap tahapan distribusi hingga ke lokasi terpencil. Sementara Dir Reskrimum Polda Papua, Kombes Pol. Achmad Fauzi, S.I.K., menegaskan bahwa hak konstitusional tahanan tetap menjadi perhatian, meskipun pelaksanaannya mengacu pada ketentuan DPT PSU.
Audiensi ditutup dengan komitmen bersama antara Polda Papua dan Komnas HAM RI Wilayah Papua untuk terus menjalin koordinasi dan komunikasi intensif menjelang dan selama pelaksanaan PSU, guna menciptakan iklim demokrasi yang sehat, aman, damai, dan inklusif bagi seluruh masyarakat Papua.(rd)
