Papua – Direktorat Intelkam Polda Papua melalui Subdit II Ekonomi menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Polri untuk Masyarakat: Momentum PSU terhadap UMKM di Provinsi Papua”, yang dilaksanakan pada Kamis (19/6) bertempat di Ballroom Hotel Horizon, Kotaraja. Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, pelaku UMKM, dan tokoh masyarakat, serta menghadirkan narasumber dari instansi strategis di Papua.
FGD dibuka secara resmi oleh Kompol Sujono selaku PS. Kasubdit I Politik Dit Intelkam Polda Papua yang mewakili Direktur Intelkam Polda Papua. Dalam sambutannya, Kompol Sujono menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari peran Polri dalam menjaga stabilitas dan mendukung penguatan ekonomi masyarakat melalui UMKM, terutama menjelang pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Provinsi Papua. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi masyarakat di daerah.
Turut hadir sebagai narasumber antara lain Ketua Bawaslu Provinsi Papua Hardin Haladin, Plt. Kabid UKM Provinsi Papua Viktor H. Sosor, SE., M.Si., serta Founder Baku Timba Oktovianus M. Worabay. Para narasumber memaparkan berbagai materi, mulai dari regulasi dan tantangan PSU, dampaknya terhadap UMKM, hingga strategi pemberdayaan ekonomi lokal berbasis komunitas dan kearifan lokal Papua.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua Bawaslu Papua, Hardin Haladin, dalam pemaparannya menjelaskan dinamika seputar jadwal pelaksanaan PSU serta tantangan yang dihadapi, termasuk soal teknis pemutakhiran DPT dan pengawasan di tingkat TPS. Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan UMKM lokal dalam pelaksanaan pemilu seperti penyediaan atribut kampanye dan logistik lainnya.
Sementara itu, Viktor H. Sosor menekankan pentingnya regulasi dan program pemberdayaan UMKM sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2021, serta menguraikan program prioritas UKM Papua tahun 2025 yang mencakup pelatihan, fasilitasi produksi, perizinan, hingga akselerasi digitalisasi.
Founder Baku Timba, Oktovianus M. Worabay, berbagi pengalaman dalam mengembangkan UMKM dari akar rumput dan mengajak peserta untuk bergabung dalam ekosistem Baku Timba yang selama ini aktif mempromosikan produk lokal Papua. Ia menekankan pentingnya fokus dan konsistensi dalam berwirausaha serta dorongan terhadap pemerintah untuk mendukung dengan subsidi dan kebijakan afirmatif.
Kegiatan FGD ini berlangsung interaktif dengan sesi tanya jawab dari para peserta UMKM, yang menyuarakan sejumlah persoalan seperti netralitas penyelenggara pemilu, keakuratan DPT, hingga dampak pemilu terhadap kegiatan ekonomi mereka. FGD ditutup dengan harapan agar kegiatan ini dapat menjadi titik tolak kolaborasi yang lebih erat antara Polri, penyelenggara pemilu, pemerintah, dan pelaku UMKM untuk mewujudkan Papua yang aman, demokratis, dan sejahtera.(rd)
