Papua – Aktivis hak asasi manusia (HAM) Papua menyesalkan memburuknya situasi keamanan di Kabupaten Yahukimo dan sejumlah wilayah konflik lainnya di Tanah Papua. Pemerintah pusat dan daerah dinilai belum serius menangani konflik bersenjata yang terus menimbulkan korban dari kalangan masyarakat sipil.
Pembela HAM yang juga Direktur Eksekutif Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua, Theo Hesegem, menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya kekerasan bersenjata yang berdampak langsung pada warga sipil, baik Orang Asli Papua maupun pendatang.
“Setiap hari selalu ada korban berjatuhan. Guru, tukang bangunan, pengemudi ojek, hingga pengusaha menjadi sasaran kekerasan. Ini situasi yang sangat menyedihkan,” ujar Theo.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia secara khusus menyoroti peristiwa pembunuhan seorang guru bernama Frengki (55), warga Toraja beragama Kristen, yang terjadi di Sekolah Yakpesmi, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, pada Senin (2/2/2026).
Berdasarkan laporan aparat keamanan, korban dianiaya hingga meninggal dunia oleh kelompok bersenjata yang diduga berasal dari OPM Kodap XVI Yahukimo. Selain melakukan pembunuhan, pelaku juga merusak kendaraan milik kepala sekolah serta fasilitas ruang kelas saat proses belajar mengajar berlangsung.
Polres Yahukimo menyebut korban diserang menggunakan senjata tajam setelah dikejar hingga ke dalam ruang guru. Aparat gabungan tiba di lokasi tidak lama setelah kejadian dan mengevakuasi jenazah korban ke RSUD Dekai.
Di sisi lain, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) melalui siaran pers mengklaim bahwa korban merupakan agen intelijen negara yang menyamar sebagai guru. TPNPB menyatakan aksi tersebut dilakukan dalam konteks wilayah perang serta kembali mengeluarkan peringatan agar warga pendatang meninggalkan Yahukimo.
Menanggapi hal itu, Theo Hesegem menolak segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil dengan dalih apa pun. Ia menegaskan bahwa pengiriman pasukan nonorganik ke Papua bukan solusi dan justru berpotensi memperbesar pelanggaran HAM.
“Pembangunan dan proyek tidak akan berarti jika masyarakat hidup dalam ketakutan. Orang Papua hanya ingin hidup aman dan damai di tanahnya sendiri,” ujarnya.
Ia mendesak Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk mengambil langkah bijaksana dan menyeluruh dalam menyelesaikan konflik bersenjata di Papua, dengan mengedepankan pendekatan kemanusiaan serta dialog damai.(rd)
